Persoalan akses pendidikan masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Pemerintah mengungkapkan sekitar 4,1 juta anak belum pernah mengenyam pendidikan, tidak bersekolah, maupun mengalami putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi salah satu penghalang utama bagi anak-anak untuk memperoleh hak pendidikan.
Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menyampaikan angka tersebut ketika menyoroti pentingnya upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Menurutnya, persoalan ekonomi membuat sebagian orang tua tidak memiliki kemampuan untuk membiayai kebutuhan pendidikan anak-anak mereka.
Agus Jabo menjelaskan, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius karena pendidikan merupakan salah satu jalan penting untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Anak-anak yang tidak memperoleh kesempatan belajar berisiko menghadapi keterbatasan kesempatan kerja dan kesulitan memperbaiki kondisi ekonomi ketika dewasa.
Ia menyampaikan hal itu saat menutup Kongres VII Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) di The Acacia Hotel, Jakarta, Minggu (15/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, Agus menegaskan bahwa pemerintah berupaya memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui penyediaan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin.
“Sekolah Rakyat didirikan untuk menjemput anak-anak dari keluarga miskin agar mereka tidak mewarisi kemiskinan yang dialami orang tuanya. Sejak SD, mereka dijemput oleh negara, didampingi oleh negara, dan diantarkan oleh negara untuk mewujudkan cita-cita,” kata Agus Jabo.
Menurutnya, program Sekolah Rakyat menjadi salah satu langkah pemerintah untuk memastikan anak-anak dari keluarga rentan tetap mendapatkan kesempatan belajar. Melalui program tersebut, negara berupaya menjangkau anak-anak yang selama ini terkendala melanjutkan pendidikan karena kondisi ekonomi keluarga.
Agus juga mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya penggunaan data kemiskinan yang terbuka dan transparan. Data yang akurat dinilai menjadi dasar agar program bantuan dan kebijakan pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat sekitar 22,9 juta orang. Mereka merupakan penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah atau sama dengan Rp600 ribu. Kondisi kemiskinan tersebut turut berdampak terhadap kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak.
Selain itu, persoalan pendidikan dan kemiskinan memiliki hubungan yang saling berkaitan. Ketika anak tidak memperoleh pendidikan yang memadai, kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang lebih baik pada masa mendatang dapat semakin terbatas. Situasi ini berpotensi membuat kemiskinan terus berlangsung dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Melalui Sekolah Rakyat, pemerintah menerapkan pendekatan pendidikan berasrama untuk membantu anak-anak dari keluarga miskin memperoleh layanan pendidikan, pendampingan, serta pembinaan. Dengan fasilitas tersebut, kondisi ekonomi keluarga diharapkan tidak lagi menjadi alasan anak kehilangan kesempatan untuk belajar.
Besarnya jumlah anak yang belum memperoleh akses pendidikan menjadi pengingat bahwa pemerataan pendidikan masih membutuhkan perhatian dan langkah nyata. Upaya penanganan kemiskinan, penyediaan fasilitas pendidikan, serta pendampingan keluarga dinilai penting agar setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh masa depan lebih baik.
Jurnalis : Wulandari
Aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update berita terbaru, fakta penting, dan informasi viral langsung ke perangkat Anda.
Jangan Tampilkan Lagi
Ya, Saya Mau !