174 Bangunan Liar di Jalan Pasirkoja Bandung Dibongkar, Berdiri Puluhan Tahun di Atas Aset Milik Pemerintah Provinsi

174 Bangunan Liar di Jalan Pasirkoja Bandung Dibongkar, Berdiri Puluhan Tahun di Atas Aset Milik Pemerintah Provinsi

Sebanyak 174 bangunan liar yang berdiri di kawasan Jalan Pasirkoja, Kota Bandung, ditertibkan oleh pemerintah dan aparat terkait karena diketahui berada di atas lahan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Penertiban ini menjadi bagian dari upaya penataan aset daerah sekaligus mengembalikan fungsi lahan sesuai peruntukan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Bangunan-bangunan tersebut diketahui telah berdiri selama puluhan tahun dan digunakan untuk berbagai aktivitas masyarakat. Meski demikian, hasil pendataan menunjukkan bahwa area yang ditempati merupakan aset resmi pemerintah provinsi sehingga keberadaannya dinilai tidak memiliki dasar kepemilikan yang sah. Sebelum pelaksanaan pembongkaran, pemerintah telah melakukan sosialisasi, pendataan, serta memberikan pemberitahuan kepada para penghuni maupun pihak yang memanfaatkan lahan tersebut.

Proses pembongkaran dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari aparat keamanan, petugas Satpol PP, hingga instansi terkait lainnya guna memastikan kegiatan berlangsung aman dan tertib. Petugas juga melakukan pengamanan di sekitar lokasi untuk menghindari gangguan selama proses penertiban berlangsung. Sejumlah alat berat diterjunkan untuk mempercepat pembongkaran bangunan yang berada di sepanjang area tersebut.

Pemerintah menegaskan bahwa langkah penertiban dilakukan bukan semata-mata untuk menggusur masyarakat, melainkan sebagai bagian dari upaya penegakan aturan terkait pemanfaatan aset negara dan daerah. Aset pemerintah yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan berbagai persoalan hukum maupun kerugian bagi negara. Oleh karena itu, inventarisasi dan pengamanan aset menjadi salah satu prioritas yang terus dilakukan oleh pemerintah daerah.

Selain mengembalikan fungsi lahan, penataan kawasan juga diharapkan dapat mendukung program pembangunan dan meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar lokasi. Pemerintah berencana memanfaatkan lahan tersebut sesuai kebutuhan dan perencanaan yang telah ditetapkan agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Di sisi lain, sejumlah warga yang terdampak pembongkaran mengaku telah lama menetap dan menjalankan aktivitas usaha di kawasan tersebut. Kondisi ini menunjukkan pentingnya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat dalam setiap proses penataan wilayah agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih baik dan meminimalkan dampak sosial yang muncul.

Baca Juga:

Pemerintah Jelaskan Penghentian Sementara Program MBG Selama Libur Sekolah, Fokus pada Evaluasi Menyeluruh

Pengamat tata kota menilai bahwa kasus ini menjadi pengingat penting mengenai perlunya kepastian hukum dalam penggunaan lahan. Masyarakat diharapkan memastikan status kepemilikan maupun legalitas lahan sebelum mendirikan bangunan atau melakukan investasi. Langkah tersebut dapat mencegah terjadinya sengketa maupun penertiban di masa mendatang.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan akan terus melakukan pendataan dan pengamanan terhadap aset-aset daerah yang tersebar di berbagai wilayah. Dengan pengelolaan aset yang lebih baik, pemerintah berharap dapat meningkatkan efektivitas pembangunan sekaligus menjaga kekayaan daerah agar tetap memberikan manfaat bagi kepentingan publik.

Jurnalis : Hanadia