1.730 Bencana Terjadi di Indonesia hingga September 2026, Lebih dari 115 Ribu Rumah dan Fasilitas Publik Rusak

1.730 Bencana Terjadi di Indonesia hingga September 2026, Lebih dari 115 Ribu Rumah dan Fasilitas Publik Rusak

Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 1.730 kejadian bencana terjadi di Indonesia sejak awal Januari hingga 7 September 2026. Rangkaian bencana tersebut tersebar di berbagai wilayah dan memberikan dampak terhadap masyarakat, permukiman, hingga fasilitas umum.

Data tersebut disampaikan Sekretaris Utama BNPB Rustian dalam konferensi pers pada Selasa, 8 September 2026. Menurutnya, seluruh provinsi serta kabupaten dan kota di Indonesia berada dalam tingkat kerawanan bencana sedang hingga tinggi.

Dari keseluruhan kejadian yang tercatat, bencana hidrometeorologi menjadi jenis bencana yang paling banyak terjadi. Fenomena tersebut meliputi kebakaran hutan dan lahan, banjir, cuaca ekstrem, tanah longsor, kekeringan, serta gelombang pasang dan abrasi.

BNPB mencatat kebakaran hutan dan lahan menjadi salah satu kejadian yang cukup dominan dengan 627 kasus. Selanjutnya terdapat 543 kejadian banjir, 324 kejadian cuaca ekstrem, 105 tanah longsor, 101 kekeringan, serta 14 kejadian gelombang pasang dan abrasi.

Sementara itu, bencana geologi yang tercatat hingga periode tersebut meliputi 13 kejadian gempa bumi dan tiga kejadian erupsi gunung api. Kondisi ini menunjukkan bahwa ancaman bencana di Indonesia datang dari berbagai karakteristik wilayah dan faktor pemicu.

Dampak bencana tersebut juga terlihat dari besarnya kerusakan terhadap rumah masyarakat. BNPB mencatat sebanyak 111.533 unit rumah mengalami kerusakan akibat berbagai kejadian bencana selama periode Januari hingga awal September 2026.

Baca Juga:

BPA Kejagung Setor Rp 26,04 Triliun dari Pengelolaan Aset Rampasan ke Kas Negara

Dari jumlah tersebut, sebanyak 29.143 rumah masuk kategori rusak berat. Kemudian 24.521 unit mengalami kerusakan sedang, sedangkan 57.869 rumah lainnya mengalami kerusakan ringan.

Kerusakan tidak hanya terjadi pada tempat tinggal warga. Sejumlah fasilitas publik yang menjadi penunjang aktivitas masyarakat juga terdampak bencana di berbagai daerah.

Fasilitas pendidikan menjadi salah satu sektor yang mengalami kerusakan. BNPB mencatat sebanyak 2.361 satuan pendidikan terdampak atau mengalami kerusakan akibat bencana.

Selain sekolah, rumah ibadah juga tidak luput dari dampak bencana. Sebanyak 867 rumah ibadah tercatat mengalami kerusakan sepanjang periode pendataan tersebut.

Fasilitas kesehatan juga mengalami dampak cukup besar. BNPB mencatat 230 fasilitas kesehatan, baik fasilitas kesehatan dasar maupun fasilitas rujukan, mengalami kerusakan.

Baca Juga:

Penerbangan Rute Jakarta di Bandara Minangkabau Kembali Beroperasi Setelah Erupsi Anak Krakatau

Kerusakan lainnya tercatat pada gedung perkantoran dan infrastruktur penghubung. Sebanyak 751 kantor mengalami kerusakan, sementara 92 jembatan terdampak akibat berbagai kejadian bencana.

Besarnya dampak tersebut menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak hanya berkaitan dengan proses evakuasi dan penyelamatan masyarakat saat kejadian berlangsung. Pemulihan rumah, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, tempat ibadah, hingga infrastruktur juga membutuhkan perhatian dan dukungan anggaran.

Untuk mendukung penanggulangan bencana, BNPB memiliki anggaran tahun 2026 lebih dari Rp1 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan penanganan bencana dan dukungan operasional sesuai dengan prioritas di lapangan.

BNPB juga menyiapkan dukungan untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk pembangunan kembali rumah warga yang mengalami kerusakan. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat terdampak agar dapat kembali menjalankan kehidupan secara bertahap.

Data kejadian hingga September menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan bencana perlu terus diperkuat. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, relawan, serta masyarakat memiliki peran penting dalam mengurangi risiko dan mempercepat penanganan ketika bencana terjadi.

Baca Juga:

Bupati Bogor Ungkap Asal Api Pemicu Kebakaran TPA Galuga

Dengan tingginya frekuensi bencana hidrometeorologi, masyarakat juga diharapkan semakin memahami potensi risiko di wilayah masing-masing. Kewaspadaan terhadap banjir, longsor, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrem, serta kekeringan menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi dampak bencana.

Jurnalis : Danilo Fernandes