DPR Panggil BGN Terkait Pengadaan 21.000 Motor Tanpa Sepengetahuan Menteri Keuangan

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berencana memanggil Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meminta klarifikasi terkait pengadaan puluhan ribu unit sepeda motor yang diduga dilakukan tanpa sepengetahuan Menteri Keuangan.

Pemanggilan ini menyusul informasi yang beredar mengenai pembelian 21.801 unit sepeda motor sebagai bagian dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak melibatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan.

Anggota Komisi XI DPR RI, Dr. Aris Setyawan, menyatakan kekhawatirannya atas dugaan ketidakpatuhan prosedur anggaran yang dilakukan oleh BGN.

“Setiap pengadaan barang dan jasa dengan nilai signifikan harus melalui persetujuan dan pengawasan Kementerian Keuangan.

Jika benar pengadaan puluhan ribu motor ini dilakukan tanpa sepengetahuan Menteri Keuangan, ini merupakan pelanggaran serius terhadap tata kelola anggaran negara,” ujar Aris di Jakarta, Rabu (8/4).

Pihak DPR menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara adalah prinsip mutlak yang harus dijunjung tinggi oleh setiap lembaga pemerintah.

Baca Juga:

DPD AsMEN Kabupaten Bekasi Raih Legalitas Penuh: Siap Bersinergi dengan Pemerintah Daerah

Pemanggilan Kepala BGN, Dadan Hindayana, diharapkan dapat menjelaskan secara rinci dasar hukum, proses penganggaran, serta urgensi pengadaan motor operasional tersebut.

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana telah mengklarifikasi bahwa pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dari total 25.000 unit yang dipesan merupakan bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025.

Motor-motor tersebut ditujukan untuk mendukung operasional Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lapangan. Dadan juga menegaskan bahwa motor-motor tersebut belum didistribusikan dan masih dalam proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN).

Namun, Komisi XI DPR RI menilai bahwa penjelasan tersebut belum cukup meyakinkan, terutama terkait aspek persetujuan anggaran. “Meskipun tujuannya baik untuk operasional program, prosedur harus tetap diikuti.

Baca Juga:

Abaikan Surat Edaran KDM, Kepala Samsat Soekarno-Hatta Bandung Dinonaktifkan

Kami ingin memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang atau indikasi ketidaksesuaian prosedur yang dapat merugikan keuangan negara,” tambah Dr. Aris.

DPR juga akan mendalami apakah ada tumpang tindih anggaran dengan kementerian atau lembaga lain yang juga memiliki program serupa, serta efektivitas penggunaan motor dalam mendukung program MBG di lapangan.

Pemanggilan BGN dijadwalkan akan dilakukan dalam waktu dekat untuk mendapatkan keterangan yang komprehensif.

Reporter by Sutarno

Baca Juga:

Badan Gizi Nasional Luruskan Informasi Pengadaan Kendaraan Operasional Program MBG