Dedi Mulyadi Jadi Gubernur Paling Menyedot Perhatian Publik, Rapor DIR Catat 4,2 Miliar Engagement
Wartawan Fakta
Februari 22, 2026 10:11 PM
.
3 menit membaca
JAKARTA, 22 Februari 2026 – Laporan tahunan Deep Intelligence Research (DIR) bertajuk “Rapor Setahun Pemerintah Daerah Provinsi 2026” menempatkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebagai figur kepala daerah tingkat provinsi yang paling menarik perhatian publik selama satu tahun pertama masa jabatan, periode 20 Februari 2025 hingga 19 Februari 2026.
Lembaga riset media dan digital berbasis Kecerdasan Buatan (AI) ini mengungkapkan bahwa total pemberitaan mengenai kepala daerah provinsi mencapai 1.887.196 berita di media siber, cetak, dan elektronik, dengan total engagement 5.624.353.582 dan audience sebanyak 33.798.508.877.
Di media sosial, tercatat 4.573.206 percakapan yang tersebar di berbagai platform: 112.442 di X, 204.337 di Facebook, 854.473 di Instagram, 2.063.710 di TikTok, 27.468 di Threads, dan 1.309.974 di YouTube.
Analisis dilakukan terhadap 11 ribu media online, 200 media cetak, dan 40 media elektronik, serta seluruh platform media sosial yang digunakan masyarakat Indonesia.
Direktur Komunikasi DIR, Neni Nur Hayati, menjelaskan bahwa satu tahun pertama masa jabatan merupakan fase krusial dan ujian kepemimpinan situasional.
“Kami menggunakan metodologi Media Intelligence yang menggabungkan analisis media massa dan digital listening untuk melihat sejauh mana legitimasi publik terbentuk.
Data menunjukkan publik memberikan perhatian tinggi dan harapan besar kepada pemimpin daerah dalam mengeksekusi janji kampanye, program pusat, dan menangani bencana,” ujarnya pada peluncuran laporan di Jakarta, Minggu (22/2).
Tiga Kluster Isu Dominan
Penelitian mengidentifikasi tiga kluster isu yang menjadi fokus perhatian publik:
Program Strategis Nasional, khususnya implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diperhatikan di hampir seluruh provinsi.
Ketangkasan menghadapi krisis, terutama saat terjadi Banjir Besar di Sumatera dan Aceh pada November 2025.
Isu integritas dan hukum, termasuk relasi dengan KPK dan DPRD, serta dugaan korupsi di beberapa provinsi seperti Jambi dan Riau yang menekan rating performa media gubernur terkait hingga angka 4/10.
Analisis juga menunjukkan disparitas sentimen publik: media massa cenderung positif hingga 79 persen, sedangkan media sosial menjadi arena apresiasi dan kritik.
Platform X menjadi yang paling kritis dengan engagement terendah, sementara Instagram, YouTube, TikTok, dan Facebook mencatat atensi tinggi.
Dominasi Dedi Mulyadi di Dua Kategori
Dalam kategori Highest Publication, Dedi Mulyadi memimpin dengan 194,4 ribu pemberitaan media online, 16,1 ribu cetak, dan 4,6 ribu elektronik.
Baca Juga:
Narasi kebijakan kerakyatan, isu sosial, serta konsolidasi wilayah menjadi penopang eksposurnya.
Di bawahnya adalah Pramono Anung (DKI Jakarta) dengan 153 ribu pemberitaan online, 8,9 ribu cetak, dan 8,3 ribu elektronik, serta Khofifah Indar Parawansa (Jawa Timur) dengan 82,7 ribu online, 8,3 ribu cetak, dan 1,5 ribu elektronik yang fokus pada ekonomi syariah dan perlindungan sosial.
Pada kategori Highest Engagement, Dedi juga unggul dengan total 4.256.465.957 engagement dan audience 25.570.049.700. Konten humanis dan pendekatan akar rumput menjadi magnet utama di TikTok, Instagram, dan YouTube.
Konsistensi mengisi konten serta mensosialisasikan kebijakan yang memicu perdebatan justru memperkuat posisinya.
Di belakangnya, Pramono Anung mencatat 959.157.202 engagement dengan audience 5.764.849.476, dan Muzakir Manaf (Aceh) dengan 337.185.381 engagement dan audience 1.693.330.015 yang didorong oleh isu kearifan lokal dan respons bencana.
Baca Juga:
Rekomendasi dari DIR
Merujuk penelitian Mike Walsh (2019) dan pandangan Rhenald Kasali (2025), DIR menekankan pentingnya kepemimpinan berbasis data dan algoritma.
“Gubernur ke depan harus memberikan kebijakan solutif, mampu membaca emosi publik, mengomunikasikan kebijakan secara transparan dan akuntabel, serta beradaptasi dengan perubahan. Harmonisasi dengan legislatif juga menjadi kunci stabilitas pemerintahan,” tambah Neni.
Kesimpulan utama laporan menunjukkan bahwa legitimasi publik di era digital tidak hanya ditentukan oleh kebijakan substantif, tetapi juga kemampuan membaca percakapan dan mengelola narasi publik.
Reporter by : Sutarno
Sumber berita – Direktur Komunikasi DIR: Neni Nur Hayati
Anda mungkin juga menyukainya
Dapatkan Notifikasi Fakta Terkini
Aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update berita terbaru, fakta penting, dan informasi viral langsung ke perangkat Anda.
Jangan Tampilkan Lagi
Ya, Saya Mau !