Buntut Manipulasi Laporan Pakai Foto AI, Lurah Kalisari Resmi Dicopot

JAKARTA TIMUR – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah tegas dengan mencopot Lurah Kalisari, Siti Nurhasanah, dari jabatannya.

Keputusan ini diambil menyusul temuan penyimpangan berupa penggunaan foto hasil rekayasa kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam laporan penanganan aduan masyarakat mengenai parkir liar. Selasa 7/4/2026

Kasus ini bermula ketika seorang warga melaporkan adanya pemblokiran jalan akibat parkir liar di Jalan Damai, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, melalui aplikasi Jakarta Kini (JAKI).

Alih-alih melakukan penertiban nyata di lapangan, pihak kelurahan justru merespons dengan mengunggah foto yang telah diedit menggunakan teknologi AI.

Dalam foto tersebut, deretan kendaraan yang semula memadati jalan terlihat hilang secara tiba-tiba. Namun, rekayasa ini meninggalkan jejak yang mencolok, seperti perubahan bentuk seragam petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang tidak wajar, sehingga menimbulkan kecurigaan dan akhirnya viral di media sosial.

Pemeriksaan dan Sanksi

Baca Juga:

Wujudkan Ibadah yang Khidmat dan Aman, Kapolres Metro Jakarta Barat Tinjau Pengamanan Misa Paskah

Inspektorat Provinsi DKI Jakarta kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kasus ini. Berdasarkan hasil audit, terbukti adanya ketidaksesuaian antara laporan yang disampaikan dengan kondisi riil di lapangan, yang dinilai sebagai bentuk manipulasi data dan pelanggaran terhadap prinsip akuntabilitas pelayanan publik.

Selain mencopot Lurah Kalisari, sanksi juga dijatuhkan kepada jajaran terkait. Kepala Seksi Pemerintahan serta Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kalisari dikenakan hukuman disiplin dan pembinaan. Sementara itu, tiga orang petugas PPSU yang terbukti terlibat dalam pembuatan foto rekayasa juga akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan kontrak kerja, termasuk ancaman pemutusan hubungan kerja.

Komitmen Perbaikan Sistem

Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Dhany Sukma, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi yang digaungkan pemerintah daerah.

“Kami akan terus memperkuat pengawasan dan memastikan setiap aduan masyarakat ditangani dengan jujur, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Juga:

Noel Sebut Kader PDIP dan PKB Diburu ‘Anjing Liar’, Guntur Romli: Kami Jadi Penyeimbang

Ini bukan hanya soal sanksi, tapi juga perbaikan sistem menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan,” tegasnya.

Kasus ini menjadi peringatan keras bagi seluruh aparat pemerintah untuk selalu menjaga integritas dan kejujuran dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Reporter by: Risky