Analisis: Narasi “Prabowo vs Iran” Dinilai Hanya Framing, Bukan Konflik Nyata

JAKARTA – Pengamat politik, Abdul Rohman Sukardi, menilai narasi yang menyebut adanya konflik terbuka antara Presiden Prabowo Subianto dengan pejabat Iran belakangan ini tidak didasarkan pada fakta diplomatik yang sebenarnya. Menurutnya, hal tersebut hanyalah hasil konstruksi pemberitaan atau framing yang bertujuan tertentu.

Hal ini diungkapkan dalam catatan analisisnya bertajuk “Prabowo vs Menlu Iran: Framing, Apa Tujuannya?”, yang dirilis pada Minggu (12/4/2026).

Realitas Berbeda dengan Narasi

Abdul Rohman menjelaskan bahwa jika ditelusuri dari data dan pernyataan resmi, posisi pemerintah Indonesia justru sangat konsisten. Pemerintah terus menekankan sikap de-eskalasi, perdamaian, dan bahkan menawarkan diri menjadi mediator dalam konflik Timur Tengah.

“Fakta yang dapat diverifikasi menunjukkan arah berbeda. Pemerintah Indonesia secara konsisten menegaskan posisi de-eskalasi dan diplomasi. Komunikasi bilateral dengan Iran tetap berjalan dalam koridor hubungan baik dan saling menghormati,” ujarnya.

Ia menyoroti bahwa narasi keras seperti “Iran keras kepala” maupun balasan tajam dari pihak Iran seringkali tidak didukung oleh kutipan resmi yang utuh, sehingga membuka ruang bagi distorsi informasi.

Baca Juga:

Dugaan Penimbunan Gas Melon Picu Kelangkaan, Pihak Berwenang Tutup Lokasi Penimbunan di Sumenep

Mekanisme Framing dan Agenda Setting

Menurut Abdul Rohman, fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori komunikasi. Mengacu pada pendapat Robert N. Entman, framing adalah cara memilih realitas dan menyorotinya secara selektif untuk membentuk interpretasi tertentu.

“Pernyataan diplomatik yang netral bisa dipotong dan direkonstruksi sehingga terkesan seperti konflik personal. Begitu pula dengan teori agenda-setting, media bisa memengaruhi apa yang dianggap penting oleh publik dengan mengangkat isu dramatis,” tambahnya.

Di era digital, algoritma semakin memperkuat hal ini, di mana konten yang bernada emosional dan konflik jauh lebih mudah viral dibandingkan pesan yang bersifat moderat.

Lima Tujuan di Balik Framing

Baca Juga:

Bupati Tulungagung Resmi Ditahan di Rutan KPK

Lebih jauh, penulis yang juga dikenal sebagai esais dan aktivis ini membedah setidaknya lima tujuan utama di balik pembingkaian berita tersebut:

1. Polaritas Domestik
Isu Iran dianggap sangat sensitif dan mudah dikaitkan dengan identitas ideologis. Framing konflik digunakan untuk membelah opini publik, antara yang menilai pemerintah kurang tegas dan yang mendukung pendekatan diplomatik.

2. Delegitimasi Kebijakan Luar Negeri
Kebijakan bebas aktif yang moderat seringkali dibingkai sebagai sikap lemah atau ambigu di media sosial yang menyukai ketegasan ekstrem, sehingga berpotensi menurunkan citra pemerintah.

3. Simplifikasi Isu
Geopolitik yang rumit direduksi menjadi narasi sederhana “siapa lawan siapa”. Ini memudahkan publik memahami, namun mengorbankan akurasi dan kedalaman informasi.

4. Logika Ekonomi Perhatian
Secara komersial, narasi konflik jauh lebih “menjual”, menarik klik, dan interaksi. Hal ini menjadi insentif bagi media dan kreator konten untuk mendramatisir situasi.

Baca Juga:

Wali Kota Bogor Terapkan Pembatasan Angkot, Fokus pada Usia Kendaraan dan Izin Trayek

5. Bias Ideologis dan Echo Chamber
Kelompok tertentu cenderung menafsirkan berita sesuai keyakinan mereka sendiri dan memperkuatnya di lingkaran yang sepaham, sehingga subjektivitas dianggap sebagai kebenaran mutlak.

Kesimpulan

Abdul Rohman menegaskan bahwa pada akhirnya, yang terjadi bukanlah konflik diplomatik nyata, melainkan pertarungan narasi.

“Data menunjukkan Indonesia tetap berada pada jalur konsisten: mendorong perdamaian dan menjaga keseimbangan. Tantangannya adalah memastikan publik tidak terjebak pada persepsi yang lebih bising daripada realitas,” pungkasnya.

Baca Juga:

Tingkatkan Kesadaran Pelajar, Ditlantas Polda Kepri Gelar Police Goes To School di SMAN 15 Batam

Sumber Berita Abdul Rahman

Editor by Sutarno