Prabowo Tugaskan Airlangga Hartarto Pangkas Biaya Logistik Nasional, Target Turun Jadi 8 Persen pada 2045

Prabowo Tugaskan Airlangga Hartarto Pangkas Biaya Logistik Nasional, Target Turun Jadi 8 Persen pada 2045

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menugaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk memperkuat ekosistem logistik nasional. Langkah ini ditujukan untuk menekan biaya distribusi barang, meningkatkan efisiensi rantai pasok, serta memperkuat daya saing perekonomian Indonesia di pasar domestik maupun internasional.

Penugasan tersebut dijalankan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional yang telah diundangkan pada 16 Juli 2026. Regulasi ini menjadi landasan bagi pemerintah untuk mempercepat pembenahan sistem logistik melalui koordinasi lintas sektor, penguatan infrastruktur, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Airlangga mengatakan, penguatan ekosistem logistik merupakan salah satu langkah strategis untuk menurunkan biaya distribusi sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, ia mendapat tugas mengoordinasikan percepatan transformasi logistik agar kebijakan yang telah ditetapkan dapat diterapkan secara lebih terintegrasi.

Menurut data yang disampaikan pemerintah, biaya logistik Indonesia masih berada di kisaran 14,29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2022. Angka tersebut menjadi salah satu perhatian dalam upaya meningkatkan efisiensi perekonomian, mengingat biaya pengiriman dan distribusi berpengaruh terhadap harga barang, kelancaran perdagangan, serta daya saing produk nasional.

Pemerintah menargetkan rasio biaya logistik nasional turun secara bertahap menjadi 12,5 persen pada 2029. Dalam jangka panjang, target tersebut diarahkan mencapai 8 persen pada 2045. Untuk mewujudkannya, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi yang mencakup pembenahan konektivitas, integrasi layanan logistik, digitalisasi proses bisnis, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja di sektor transportasi serta distribusi.

Strategi pertama adalah memperkuat infrastruktur konektivitas, layanan utama atau backbone logistik, serta berbagai sarana pendukung. Infrastruktur yang memadai diperlukan agar arus barang dari pusat produksi menuju gudang, pelabuhan, kawasan industri, dan pasar tujuan dapat berlangsung lebih lancar. Konektivitas yang baik juga diharapkan mengurangi hambatan distribusi yang dapat menambah waktu dan biaya pengiriman.

Baca Juga:

Polisi Bongkar Dugaan Penimbunan Solar Subsidi di Siak Riau, 6.500 Liter BBM Disita

Strategi kedua berfokus pada integrasi dan digitalisasi layanan logistik. Pemerintah mendorong proses distribusi dan administrasi agar semakin terhubung melalui sistem digital, sehingga pelaku usaha tidak perlu menghadapi prosedur yang terpisah-pisah. Integrasi tersebut diharapkan mempermudah pertukaran data, meningkatkan transparansi layanan, dan mengurangi proses administrasi yang berpotensi memperlambat pergerakan barang.

Salah satu instrumen yang akan diperkuat adalah National Logistics Ecosystem (NLE), yakni platform yang mengintegrasikan proses bisnis logistik dengan layanan pemerintah. Airlangga menyebut implementasi NLE selama ini telah memberikan dampak berupa pengurangan biaya logistik hingga 17 persen dan pemangkasan waktu layanan hingga 73 persen. Pemerintah berencana memperluas digitalisasi NLE secara menyeluruh atau end-to-end agar manfaat integrasi dapat dirasakan lebih luas.

Selama ini, NLE lebih berfokus pada layanan Business to Government (B2G) dan Government to Government (G2G), yang menghubungkan pelaku usaha dengan pemerintah serta integrasi layanan antarlembaga pemerintah. Penguatan berikutnya diarahkan agar proses logistik semakin terhubung dari awal hingga akhir, sehingga pelaku usaha dapat memperoleh layanan yang lebih efisien dalam menjalankan kegiatan distribusi.

Selain digitalisasi, pemerintah mendorong pengembangan pelabuhan darat atau dry port, termasuk di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Jawa Tengah. Fasilitas ini diharapkan dapat mendekatkan layanan kepabeanan dengan kawasan industri sekaligus membantu mengurangi beban pergerakan truk di jalan raya. Dengan dukungan fasilitas yang sesuai, sebagian proses logistik dapat dilakukan lebih dekat dengan pusat kegiatan industri.

Pemerintah juga memprioritaskan integrasi transportasi multimoda yang menghubungkan angkutan jalan, kereta api, dan transportasi laut. Integrasi tersebut bertujuan memberikan pilihan pengangkutan yang lebih efisien sesuai karakteristik barang, jarak tempuh, dan kebutuhan distribusi. Ketergantungan yang terlalu besar pada angkutan jalan diharapkan dapat dikurangi melalui pemanfaatan moda transportasi lain yang terhubung secara efektif.

Baca Juga:

Survei DEN Ungkap Siswa Penerima MBG Lebih Rajin Masuk Sekolah, Kualitas Menu dan Pemerataan Masih Jadi Sorotan

Penggunaan beberapa moda transportasi secara terpadu berpotensi membantu memperlancar pengiriman barang dalam jumlah besar maupun jarak jauh. Namun, penerapannya membutuhkan konektivitas antarmoda, jadwal layanan yang terkoordinasi, serta fasilitas bongkar muat yang memadai. Tanpa dukungan tersebut, perpindahan barang dari satu moda ke moda lain justru dapat menambah waktu dan biaya distribusi.

Di sisi lain, pemerintah berupaya meningkatkan produktivitas armada angkutan barang melalui dukungan pembiayaan untuk peremajaan truk. Program Kredit Industri Padat Karya (KIPK) didorong agar dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha di sektor transport
Jurnalis : wulandari