Di Forum Global OECD Paris, Indonesia Paparkan Strategi Penyederhanaan Birokrasi

Indonesia Paparkan Strategi Penyederhanaan Birokrasi di Forum Global OECD Paris, Fokus pada Pelayanan Publik yang Efektif

Indonesia memaparkan strategi reformasi dan penyederhanaan birokrasi dalam forum internasional Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang berlangsung di Paris, Prancis. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan efektivitas administrasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih sederhana, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Pemaparan tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Erwan Agus Purwanto, dalam sesi panel bertajuk A Simplified Government Focused on Delivery. Sesi tersebut merupakan bagian dari OECD Global Forum on Building Trust and Reinforcing Democracy yang digelar pada Senin (12/10/2026).

Keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut menjadi kesempatan untuk berbagi pengalaman mengenai pembenahan sistem pemerintahan sekaligus mempelajari praktik tata kelola dari negara lain. Partisipasi ini juga berlangsung di tengah proses aksesi Indonesia untuk menjadi anggota OECD, organisasi internasional yang mendorong kerja sama kebijakan ekonomi, sosial, dan tata kelola pemerintahan.

Dalam kesempatan tersebut, Erwan menekankan bahwa penyederhanaan birokrasi tidak cukup dilakukan dengan memangkas jenjang jabatan atau mempercepat prosedur administratif. Menurutnya, perubahan perlu menyentuh cara kerja aparatur secara menyeluruh agar setiap instansi dapat bekerja lebih efektif, meningkatkan koordinasi, serta menghasilkan kebijakan dan layanan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pemerintah memandang reformasi birokrasi sebagai proses berkelanjutan yang membutuhkan pembenahan struktur organisasi, penyesuaian prosedur, peningkatan kompetensi aparatur, dan penguatan akuntabilitas. Dengan pendekatan tersebut, birokrasi diharapkan tidak hanya berfokus pada penyelesaian administrasi, tetapi juga mampu memastikan bahwa setiap program pemerintah mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Penyederhanaan Struktur dan Penguatan Kompetensi Aparatur

Salah satu strategi yang dipaparkan Indonesia adalah penyederhanaan struktur birokrasi melalui pengurangan lapisan hierarki organisasi. Dalam pelaksanaannya, sejumlah jabatan struktural dialihkan menjadi jabatan fungsional untuk memperkuat peran keahlian dan profesionalisme aparatur sipil negara.

Baca Juga:

Polisi Bongkar Dugaan Penimbunan Solar Subsidi di Siak Riau, 6.500 Liter BBM Disita

Penataan tersebut diharapkan dapat mendorong proses pengambilan keputusan yang lebih efektif serta mengurangi panjangnya jalur koordinasi dalam pemerintahan. Dengan struktur yang lebih sederhana, aparatur diharapkan memiliki ruang lebih besar untuk mengembangkan keahlian sesuai bidang tugasnya dan bekerja sama dengan unit lain dalam menyelesaikan persoalan pelayanan publik.

Meski demikian, penyederhanaan organisasi tidak semata-mata berkaitan dengan jumlah jabatan atau struktur kelembagaan. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa pembagian tugas dan tanggung jawab tetap jelas, mekanisme pengawasan berjalan dengan baik, serta setiap aparatur memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Selain melakukan penataan struktur, evaluasi terhadap proses bisnis pemerintahan juga menjadi bagian penting dalam agenda reformasi birokrasi. Pemerintah perlu mengidentifikasi tahapan administrasi yang tidak lagi diperlukan, menyelaraskan prosedur antarlembaga, dan mengurangi pengulangan persyaratan yang kerap harus dipenuhi masyarakat ketika mengakses layanan berbeda.

Integrasi layanan tersebut diharapkan mampu mengurangi beban administratif masyarakat sekaligus meningkatkan efisiensi kerja instansi pemerintah. Melalui proses yang lebih sederhana, masyarakat dapat memperoleh layanan dengan alur yang lebih jelas tanpa harus menghadapi prosedur berulang yang sebenarnya dapat diselaraskan melalui koordinasi antarlembaga.

Transformasi Digital Harus Mempermudah Masyarakat

Selain pembenahan struktur organisasi, transformasi digital menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian dalam strategi penyederhanaan birokrasi Indonesia. Pemanfaatan teknologi dinilai dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan, mempercepat pertukaran informasi, serta memperkuat keterhubungan data di lingkungan pemerintahan.

Baca Juga:

Survei DEN Ungkap Siswa Penerima MBG Lebih Rajin Masuk Sekolah, Kualitas Menu dan Pemerataan Masih Jadi Sorotan

Namun, digitalisasi tidak cukup dilakukan dengan memindahkan prosedur administrasi yang rumit ke dalam aplikasi elektronik. Pemerintah perlu menyederhanakan proses pelayanan terlebih dahulu agar teknologi benar-benar memberikan kemudahan bagi masyarakat, bukan justru menambah tahapan baru yang menyulitkan pengguna layanan.

Penerapan layanan digital juga membutuhkan integrasi sistem dan data, penyelarasan regulasi, serta peningkatan kemampuan aparatur dalam mengoperasikan teknologi. Di samping itu, aspek akuntabilitas, keamanan pengelolaan data, dan integritas penyelenggara layanan harus tetap menjadi perhatian dalam setiap tahapan transformasi digital.

Pendekatan tersebut penting karena pelayanan publik yang berbasis teknologi harus mampu menjangkau masyarakat dengan kebutuhan dan kondisi yang beragam. Pemerintah perlu memastikan bahwa inovasi digital tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga memperluas akses pelayanan secara adil dan mudah dipahami.

Perlinsos Digital untuk Mendukung Integrasi Data

Salah satu program yang turut disampaikan dalam pemaparan tersebut adalah pengembangan Perlinsos Digital. Kementerian PANRB bersama instansi terkait tengah mengembangkan inisiatif yang diarahkan untuk mengintegrasikan data sosial dan ekonomi guna membantu pemerintah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara lebih tepat.

Melalui integrasi data tersebut, pemerintah diharapkan dapat menghubungkan masyarakat dengan program perlindungan sosial yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka. Penggunaan data yang terintegrasi juga berpotensi mendukung koordinasi antarinstansi dalam proses perencanaan, penyaluran, dan evaluasi program.

Baca Juga:

Cerita Sekolah Lansia di Bantul, Harunya Simbah Saat Bisa Menuliskan Namanya Sendiri

Meski demikian, efektivitas program semacam ini bergantung pada kualitas dan pembaruan data, koordinasi antarlembaga, serta ketepatan mekanisme pelaksanaannya. Pengelolaan data yang baik diperlukan agar kebijakan perlindungan sosial dapat dijalankan secara lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengembangan Perlinsos Digital sekaligus menggambarkan bahwa penyederhanaan birokrasi memiliki keterkaitan erat dengan integrasi layanan dan pemanfaatan teknologi. Ketika sistem pemerintahan mampu berbagi informasi secara tepat sesuai kewenangan, proses administrasi dapat menjadi lebih efisien dan kebutuhan masyarakat dapat ditangani secara lebih terkoordinasi.

Perkuat Kolaborasi Antarlembaga Pemerintah

Dalam forum tersebut, Indonesia juga menekankan pentingnya pendekatan whole of government, yakni pendekatan yang mendorong berbagai instansi bekerja secara terpadu untuk mencapai tujuan bersama. Pendekatan ini diperlukan untuk mengurangi sekat-sekat birokrasi yang dapat menghambat koordinasi dan memperlambat penyelesaian persoalan publik.

Melalui kerja sama lintas instansi, pemerintah diharapkan dapat menyelaraskan kebijakan, berbagi informasi sesuai kebutuhan, serta menghindari tumpang tindih program. Koordinasi yang lebih kuat juga dapat membantu memastikan bahwa pelayanan yang diterima masyarakat tidak terhambat oleh perbedaan prosedur atau kepentingan organisasi.

Reformasi birokrasi yang berkelanjutan turut menuntut agar setiap pengembangan regulasi, struktur organisasi, dan aplikasi baru mempertimbangkan sistem yang telah tersedia. Dengan demikian, inovasi pemerintahan dapat dikembangkan secara terarah, menghindari duplikasi, serta memberikan manfaat yang jelas bagi pengguna layanan.

Baca Juga:

Lantik Pejabat Baru, Sekjen Kemendagri Tekankan Evaluasi Kinerja dan Target yang Terukur

Penyederhanaan birokrasi juga perlu diikuti dengan evaluasi secara berkala. Pemerintah perlu mengukur apakah perubahan prosedur benar-benar mempercepat pelayanan, mengurangi beban administratif, meningkatkan transparansi, dan memperkuat pertanggungjawaban instansi. Evaluasi tersebut penting agar reformasi tidak berhenti pada perubahan struktur formal, tetapi menghasilkan perbaikan yang dapat dirasakan masyarakat.

Momentum Berbagi Pengalaman di Forum Internasional

Forum OECD di Paris menjadi ruang dialog bagi sejumlah negara untuk bertukar pandangan mengenai upaya membangun pemerintahan yang lebih sederhana, efektif, dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat. Sesi diskusi tersebut dipandu oleh Pamela Herd, Profesor Kebijakan Sosial di Ford School of Public Policy, University of Michigan, serta dihadiri perwakilan dari Selandia Baru, Italia, Jerman, dan Ibec, organisasi perwakilan dunia usaha di Irlandia.

Bagi Indonesia, partisipasi dalam forum tersebut memberikan kesempatan untuk menjelaskan arah reformasi birokrasi yang sedang dijalankan sekaligus menyerap pengalaman internasional yang relevan. Pertukaran kebijakan ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengembangkan sistem pemerintahan yang lebih responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat.

Ke depan, tantangan utama reformasi birokrasi adalah memastikan bahwa penyederhanaan struktur, integrasi layanan, dan digitalisasi berjalan secara selaras. Perubahan tersebut perlu didukung kepemimpinan yang konsisten, aparatur yang kompeten, koordinasi yang kuat, serta pengawasan yang memastikan setiap kebijakan dilaksanakan sesuai tujuan.

Pemaparan Indonesia di forum OECD menegaskan arah pembenahan birokrasi yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi organisasi, tetapi juga pada kualitas hasil pelayanan publik. Keberhasilan upaya tersebut pada akhirnya akan terlihat dari semakin mudahnya masyarakat mengakses layanan, meningkatnya kepastian prosedur, serta semakin efektifnya pemerintah dalam menjalankan program pembangunan.

Baca Juga:

Pramono Anung Sebut Inflasi Jakarta 2,71 Persen Masih Terkendali, Stabilitas Harga Jadi Perhatian

Dengan menjadikan penyederhanaan birokrasi sebagai prinsip kerja yang berkelanjutan, pemerintah diharapkan mampu membangun tata kelola yang lebih terintegrasi, transparan, dan akuntabel. Upaya ini menjadi bagian penting dalam mendorong pelayanan publik yang semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap institusi pemerintahan.

Jurnalis : Rizki Ahmad Noviyandi