Bos Lippo Sebut Minat Masyarakat terhadap Rusun Subsidi Semakin Meningkat

Bos Lippo Sebut Minat Masyarakat terhadap Rusun Subsidi Semakin Meningkat

Chairman Lippo Group, James Riady, melihat prospek hunian vertikal di Indonesia semakin menjanjikan. Menurutnya, rumah susun (rusun) subsidi berpotensi menjadi salah satu pilihan hunian yang semakin diminati masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang membutuhkan tempat tinggal dengan harga dan skema pembiayaan yang lebih terjangkau.

James menilai terdapat perubahan kecenderungan masyarakat dalam mencari hunian. Jika sebelumnya rumah tapak lebih banyak menjadi pilihan utama, ke depan hunian vertikal dinilai memiliki peluang yang semakin besar, terutama di kawasan perkotaan dengan harga lahan yang terus meningkat.

Menurut James, salah satu faktor yang dapat mendorong minat terhadap rusun subsidi adalah tersedianya pembiayaan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dengan dukungan pembiayaan tersebut dan tenor cicilan yang panjang, masyarakat memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan hunian dengan beban pembayaran yang relatif terjangkau.

James menyebut skema pembiayaan FLPP untuk apartemen dengan tenor hingga 30 tahun merupakan perkembangan yang positif. Dalam perhitungannya, cicilan hunian vertikal bersubsidi dapat berada di kisaran Rp1 jutaan per bulan, tergantung pada harga dan skema pembiayaan yang digunakan.

Ia juga menyarankan agar pengembangan rusun subsidi tidak hanya berfokus pada unit studio. Menurutnya, tipe hunian dengan satu atau dua kamar tidur dapat menjadi pilihan yang lebih sesuai bagi masyarakat yang membutuhkan ruang tinggal untuk keluarga. Dengan desain yang tepat, hunian vertikal dapat tetap memberikan kenyamanan sekaligus menjaga harga agar dapat dijangkau oleh kelompok masyarakat sasaran.

Baca Juga:

Megawati Usul Struktur Dewan Keamanan PBB Diubah, Soroti Konflik yang Tak Kunjung Berakhir

Pengembangan rusun subsidi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau. Pemerintah sebelumnya telah mendorong pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui berbagai skema, termasuk program tiga juta rumah. Ketersediaan lahan, pembiayaan, serta kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta menjadi faktor penting dalam merealisasikan target tersebut.

Salah satu proyek yang mendapat perhatian adalah rencana pembangunan rusun subsidi di kawasan Meikarta, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Lahan seluas 30 hektare yang sebelumnya dimiliki kelompok usaha Lippo telah dihibahkan kepada negara dan direncanakan digunakan untuk pembangunan hunian vertikal bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah menyebut kawasan tersebut berpotensi menampung sekitar 141 ribu unit hunian.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait sebelumnya menyampaikan bahwa lokasi tersebut memiliki akses yang relatif dekat dengan sejumlah fasilitas penting. Pemerintah menilai keberadaan rumah subsidi tidak hanya harus mempertimbangkan harga, tetapi juga akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, pusat ekonomi, pasar, serta kawasan tempat bekerja.

Dalam pengembangan hunian vertikal, aspek kualitas bangunan dan kelayakan tempat tinggal juga menjadi perhatian. Hunian subsidi diharapkan tidak sekadar murah, tetapi tetap memenuhi standar kenyamanan dan kebutuhan dasar penghuni. Karena itu, perencanaan mengenai luas unit, jumlah kamar, fasilitas umum, akses transportasi, serta lingkungan sekitar perlu dilakukan secara matang.

James menyambut baik kebijakan pemerintah yang memberikan ruang pembiayaan dengan tenor panjang untuk masyarakat. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat membantu kelompok masyarakat berpenghasilan rendah memiliki hunian tanpa harus menghadapi beban cicilan yang terlalu berat dalam jangka pendek.

Baca Juga:

Jaga Jakarta On The Spot, Koramil 07/Pondok Aren Salurkan 50 Paket Sembako untuk Warga Parigi Lama

Dengan semakin berkembangnya kebutuhan hunian di kawasan perkotaan, rusun subsidi dinilai dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi keterbatasan lahan sekaligus memperluas akses kepemilikan rumah. Ke depan, kolaborasi antara pemerintah, pengembang, lembaga pembiayaan, dan masyarakat diharapkan dapat mempercepat penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan memiliki akses yang baik terhadap berbagai fasilitas publik.

Jurnalis : Ghazy fikri izdihar