Pertalite Berpotensi Dibatasi, Bahlil Ingatkan Subsidi Harus Tepat Sasaran

Pertalite Berpotensi Dibatasi, Bahlil Ingatkan Subsidi Harus Tepat Sasaran

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kembali menyoroti penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya Pertalite. Pemerintah tengah mengkaji skema pembatasan penggunaan Pertalite agar subsidi yang diberikan negara dapat lebih tepat sasaran dan benar-benar dinikmati masyarakat yang membutuhkan. Hingga saat ini, mekanisme pembatasan tersebut masih dalam tahap kajian dan belum ada keputusan baru yang diumumkan pemerintah.

Bahlil menegaskan bahwa masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik seharusnya tidak memanfaatkan BBM subsidi. Menurutnya, subsidi pemerintah diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang memang membutuhkan dukungan, sehingga penggunaannya perlu dikendalikan agar tidak justru dinikmati oleh kelompok yang mampu.

Ia mengingatkan bahwa anggaran subsidi merupakan bagian dari keuangan negara yang seharusnya digunakan secara bijaksana. Ketika masyarakat yang tergolong mampu ikut menggunakan BBM subsidi secara berlebihan, manfaat subsidi berpotensi tidak sampai kepada kelompok yang menjadi sasaran utama kebijakan tersebut.

Saat ini, pembelian Pertalite untuk kendaraan tertentu telah memiliki ketentuan kuota. Untuk kendaraan bermotor perseorangan roda empat yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang, pembelian Pertalite dibatasi paling banyak 50 liter per hari per kendaraan. Transaksi juga menggunakan sistem QR Code sebagai bagian dari upaya pemerintah melakukan pendataan dan pengendalian penyaluran BBM bersubsidi.

Pemerintah berencana mengembangkan kebijakan yang lebih terarah dengan mempertimbangkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyebut kelompok masyarakat yang berada pada desil 9 dan 10 berpotensi menjadi sasaran pembatasan BBM subsidi secara bertahap. Kedua kelompok tersebut merupakan bagian dari 20 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan tertinggi berdasarkan pengelompokan sosial ekonomi.

Konsep desil sendiri digunakan untuk mengelompokkan keluarga berdasarkan kondisi sosial ekonomi. Penilaiannya mempertimbangkan berbagai indikator, termasuk pekerjaan, pendidikan, kondisi tempat tinggal, daya listrik, serta kepemilikan aset. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah dapat memiliki dasar yang lebih terukur dalam menentukan kelompok masyarakat yang berhak memperoleh subsidi.

Baca Juga:

Cegah Gangguan Kamtibmas Di Malam Minggu, Koramil 04/Pulogadung Gelar Patroli Bersama Komduk

Persoalan ketepatan sasaran subsidi menjadi semakin penting karena konsumsi Pertalite masih cukup besar. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan BBM bersubsidi tetap terjaga sekaligus mengendalikan beban fiskal yang harus ditanggung negara. Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan kuota Pertalite tahun 2026 sebesar 29,2 juta kiloliter dan memperketat pengawasan terhadap realisasi penyalurannya.

Di lapangan, persoalan penggunaan BBM subsidi oleh kendaraan yang dinilai tidak sesuai peruntukan juga masih menjadi perhatian. Bahlil sebelumnya menyinggung penggunaan kendaraan mewah untuk membeli BBM subsidi dan meminta masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi agar menggunakan BBM nonsubsidi. Menurut pemerintah, langkah tersebut diperlukan agar subsidi tidak salah sasaran.

Selain pembatasan berdasarkan kelompok masyarakat, pemerintah juga menghadapi tantangan dalam pengawasan transaksi BBM subsidi. Pertamina Patra Niaga sebelumnya melaporkan telah memblokir hampir 307 ribu kendaraan yang terindikasi melakukan penyalahgunaan dalam transaksi pembelian Pertalite dan solar subsidi sejak 2023.

Bahlil menilai pengaturan subsidi bukan semata-mata bertujuan mengurangi hak masyarakat, melainkan memastikan bantuan pemerintah diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. Karena itu, kebijakan pembatasan harus disusun dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat serta dilakukan secara bertahap agar tidak menimbulkan beban baru bagi kelompok ekonomi rentan.

Pemerintah juga perlu memastikan sistem pendataan dan pengawasan berjalan secara akurat. Data penerima manfaat harus terus diperbarui sehingga masyarakat yang memang berhak memperoleh subsidi tidak kehilangan akses, sementara penggunaan subsidi oleh kelompok yang tidak menjadi sasaran dapat dikurangi.

Baca Juga:

Babinsa Koramil Ciledug Dan Pondok Aren Bersama Komduk Rutin Patroli Malam

Dengan kebijakan yang lebih tepat sasaran, pemerintah berharap anggaran subsidi dapat dimanfaatkan secara lebih efektif. Di sisi lain, masyarakat diharapkan memahami bahwa subsidi BBM merupakan fasilitas yang diberikan negara untuk membantu kelompok tertentu, bukan fasilitas yang tanpa batas dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pembahasan mengenai pembatasan Pertalite masih akan terus dilakukan oleh pemerintah. Karena mekanisme baru belum ditetapkan secara resmi, masyarakat diimbau mengikuti informasi dari pemerintah dan lembaga terkait agar tidak terpengaruh oleh kabar yang belum terkonfirmasi.

Jurnalis : Danilo Fernandes