YouTube Kena Tegur Pemerintah RI gegara Bigmo

YouTube Kena Tegur Pemerintah RI gegara Bigmo

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melayangkan surat teguran kepada platform YouTube setelah munculnya konten yang melibatkan kreator Bigmo dan dinilai berpotensi melanggar prinsip perlindungan anak. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik agar lebih bertanggung jawab dalam mengawasi konten yang beredar di platform digital.

Komdigi menilai bahwa platform digital memiliki kewajiban untuk memastikan setiap konten yang dipublikasikan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan keselamatan dan perlindungan anak. Pemerintah meminta YouTube segera melakukan peninjauan terhadap konten yang dipersoalkan, mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku, serta menyampaikan langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.

Selain memberikan teguran, pemerintah juga meminta YouTube memperkuat sistem moderasi konten secara proaktif. Upaya tersebut dinilai penting agar konten yang diduga melibatkan eksploitasi anak atau mempromosikan produk yang tidak layak bagi anak-anak dapat dideteksi dan ditindak lebih cepat sebelum tersebar luas di ruang digital. Penguatan sistem deteksi otomatis, pembatasan usia, serta peningkatan respons terhadap laporan masyarakat menjadi beberapa aspek yang mendapat perhatian pemerintah.

Kasus Bigmo menjadi perhatian publik setelah beredarnya cuplikan konten yang memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Peristiwa tersebut tidak hanya menimbulkan perdebatan mengenai tanggung jawab kreator konten, tetapi juga memunculkan tuntutan agar platform digital lebih aktif melakukan pengawasan terhadap materi yang diunggah oleh para pengguna. Pemerintah menilai perlindungan terhadap anak harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan ruang digital.

Komdigi menegaskan bahwa surat teguran merupakan bagian dari mekanisme pembinaan terhadap penyelenggara sistem elektronik. Pemerintah memberikan kesempatan kepada YouTube untuk menindaklanjuti permintaan tersebut dalam batas waktu yang telah ditentukan. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, pemerintah dapat mempertimbangkan penerapan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sejumlah pengamat menilai bahwa perkembangan teknologi digital harus diimbangi dengan pengawasan yang lebih ketat. Platform media sosial dan layanan berbagi video dinilai memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga ekosistem digital tetap aman, terutama bagi pengguna anak-anak yang rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi maupun paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka.

Baca Juga:

DPRD DKI Jakarta Buka Posko Aduan Sengketa Tanah, Masyarakat Dapat Menyampaikan Laporan hingga 31 Agustus

Pemerintah berharap langkah ini dapat meningkatkan kepatuhan seluruh platform digital dalam menjalankan kewajiban moderasi konten sekaligus memperkuat perlindungan terhadap masyarakat. Dengan kolaborasi antara pemerintah, penyelenggara platform, kreator konten, dan pengguna internet, ruang digital diharapkan menjadi lebih aman, sehat, serta mendukung perkembangan ekosistem digital yang bertanggung jawab.

Jurnalis : Rizki Ahmad Noviyandi