DPRD DKI Jakarta Minta Trayek JakLingko yang Minim Penumpang Dievaluasi agar Subsidi Lebih Tepat Sasaran

DPRD DKI Jakarta Minta Trayek JakLingko yang Minim Penumpang Dievaluasi agar Subsidi Lebih Tepat Sasaran

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah trayek JakLingko yang dinilai memiliki tingkat okupansi atau jumlah penumpang yang rendah. Langkah tersebut dinilai penting agar anggaran subsidi transportasi atau Public Service Obligation (PSO) dapat dimanfaatkan secara lebih efektif serta benar-benar menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat.

Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta, Hengky Wijaya, menyampaikan bahwa secara umum layanan JakLingko telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat dalam mendukung sistem transportasi publik yang terintegrasi. Namun, berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, masih terdapat sejumlah trayek yang tetap beroperasi meskipun jumlah penumpangnya sangat sedikit. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian agar operasional armada dapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Menurutnya, evaluasi tidak dimaksudkan untuk mengurangi kualitas pelayanan JakLingko, melainkan sebagai upaya meningkatkan efektivitas jaringan transportasi. Trayek dengan tingkat permintaan yang rendah dapat dikaji kembali, sementara wilayah yang memiliki kebutuhan mobilitas tinggi justru dapat memperoleh tambahan armada sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih optimal.

Selain meminta evaluasi trayek, DPRD juga mengusulkan agar mekanisme pemberian subsidi terhadap layanan JakLingko ditinjau kembali. Skema subsidi yang selama ini diterapkan dinilai perlu disesuaikan dengan karakteristik layanan Mikrotrans agar penghitungan biaya operasional, jarak tempuh, dan keuntungan operator menjadi lebih transparan serta mudah diawasi. Dengan demikian, penggunaan anggaran daerah dapat dilakukan secara lebih efisien dan tepat sasaran.

Usulan tersebut muncul sebagai bagian dari pembahasan antara Komisi B DPRD DKI Jakarta dengan Dinas Perhubungan mengenai peningkatan kualitas layanan transportasi publik. DPRD berharap evaluasi tidak hanya berfokus pada aspek keuangan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah, termasuk akses menuju kawasan permukiman, pusat kegiatan ekonomi, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya.

Program JakLingko selama ini menjadi salah satu tulang punggung integrasi transportasi di Jakarta karena menghubungkan layanan angkutan lingkungan dengan moda transportasi massal seperti TransJakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta. Kehadiran layanan tersebut diharapkan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi sekaligus membantu menekan kemacetan dan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan.

Baca Juga:

KY: Dua Hakim Penerima Suap di Jawa Tengah Tetap Berhak Mendapat Pensiun Meski Diberhentikan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan diharapkan dapat melakukan kajian berbasis data terhadap tingkat okupansi setiap trayek, pola perjalanan masyarakat, serta efektivitas penggunaan armada. Hasil evaluasi tersebut nantinya diharapkan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan transportasi yang lebih adaptif, efisien, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh warga Jakarta.

Jurnalis : Ghazy fikri izdihar