Penataan 13 Ribu Titik MBG Dipercepat, Papua Pegunungan dan NTT Menjadi Prioritas Utama

Penataan 13 Ribu Titik MBG Dipercepat, Papua Pegunungan dan NTT Menjadi Prioritas Utama

Pemerintah mempercepat penataan lebih dari 13 ribu titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari penguatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program prioritas nasional ini berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan yang membutuhkan asupan gizi berkualitas.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa pemerintah membagi proses penataan tersebut ke dalam dua tahap. Wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi, seperti Papua Pegunungan dan Nusa Tenggara Timur (NTT), menjadi prioritas utama dan ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu satu bulan. Kebijakan ini diambil agar daerah yang memiliki kebutuhan paling mendesak dapat segera memperoleh pelayanan gizi yang lebih optimal.

Sementara itu, ribuan titik pelayanan lainnya yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatra, serta sejumlah wilayah lain akan menjalani proses evaluasi dan penataan secara bertahap. Pemerintah memperkirakan pembenahan di wilayah tersebut membutuhkan waktu sekitar dua bulan guna memastikan seluruh fasilitas memenuhi standar operasional sebelum digunakan secara maksimal. Evaluasi juga dilakukan untuk memastikan setiap titik pelayanan memiliki kesiapan sarana, prasarana, serta sistem distribusi yang memadai.

Selain mempercepat penataan titik pelayanan, pemerintah juga memacu penyelesaian Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi ribuan dapur MBG yang belum memiliki sertifikasi. Sertifikat tersebut menjadi syarat penting untuk menjamin bahwa makanan yang diproduksi memenuhi standar kebersihan, keamanan pangan, dan kualitas gizi sehingga aman dikonsumsi oleh para penerima manfaat program.

Dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah juga melakukan pembaruan data penerima manfaat agar penyaluran program semakin akurat. Sinkronisasi data dinilai penting untuk memastikan bantuan gizi benar-benar diterima oleh kelompok yang membutuhkan, terutama di daerah dengan tingkat stunting yang masih tinggi. Dengan sistem data yang lebih baik, efektivitas pelaksanaan program diharapkan semakin meningkat.

Pemerintah menegaskan bahwa percepatan penataan MBG tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur pelayanan, tetapi juga pada penyempurnaan tata kelola, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta penyusunan regulasi operasional yang lebih efektif. Seluruh langkah tersebut dilakukan agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan secara berkelanjutan, transparan, dan mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Baca Juga:

Purbaya Ungkap Alasan Dana Bagi Hasil DKI Jakarta Disesuaikan

Melalui percepatan ini, pemerintah berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat memberikan dampak nyata dalam menurunkan angka stunting, meningkatkan kualitas kesehatan anak-anak Indonesia, serta mendukung terciptanya generasi yang lebih sehat dan produktif. Program ini juga diharapkan menjadi salah satu fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia yang lebih maju di masa mendatang.

Jurnalis : Ghazy fikri izdihar