DPR Dorong Reformasi Menyeluruh di BGN, Pembenahan Tata Kelola MBG Dinilai Tak Cukup Hanya Pemecatan Pegawai

DPR Dorong Reformasi Menyeluruh di BGN, Pembenahan Tata Kelola MBG Dinilai Tak Cukup Hanya Pemecatan Pegawai

Langkah bersih-bersih yang dilakukan di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat perhatian dari DPR RI. Meski mengapresiasi tindakan tegas terhadap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran, DPR menilai upaya pembenahan tidak boleh berhenti pada pemberhentian atau pemecatan individu semata. Reformasi yang lebih menyeluruh dinilai menjadi kebutuhan mendesak agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Menurut DPR, persoalan yang selama ini muncul dalam pelaksanaan Program MBG menunjukkan adanya tantangan yang tidak hanya berkaitan dengan sumber daya manusia, tetapi juga menyangkut sistem kerja, mekanisme pengawasan, hingga tata kelola organisasi. Oleh karena itu, pembenahan harus dilakukan secara menyeluruh agar berbagai persoalan yang pernah terjadi tidak kembali terulang pada masa mendatang.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok rentan lainnya. Dengan cakupan program yang luas dan melibatkan anggaran negara dalam jumlah besar, pelaksanaannya dituntut memenuhi prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas di setiap tahapan.

DPR berharap kepemimpinan baru di BGN mampu menghadirkan perubahan nyata melalui penguatan sistem tata kelola. Reformasi tersebut meliputi penyempurnaan prosedur operasional, peningkatan kualitas pengawasan internal, penguatan sistem evaluasi, hingga penerapan standar keamanan pangan yang lebih ketat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kualitas layanan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.

Selain aspek kelembagaan, pengelolaan anggaran juga menjadi perhatian utama. DPR menilai setiap penggunaan dana dalam Program MBG harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka serta diawasi secara berkala. Pengawasan yang kuat diyakini mampu mencegah terjadinya penyimpangan sekaligus memastikan seluruh anggaran benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan penerima manfaat sesuai tujuan program.

DPR juga menekankan pentingnya membangun budaya kerja yang profesional di lingkungan BGN. Seluruh pegawai diharapkan menjunjung tinggi integritas, disiplin, serta tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Reformasi kelembagaan tidak hanya membutuhkan aturan yang baik, tetapi juga komitmen seluruh jajaran organisasi untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik penyimpangan.

Baca Juga:

Polisi Ungkap Sosok yang Membawa Atlet Golf Jesslyn ke Semarang, Diduga Atas Permintaan Sang Ibu

Berbagai kalangan menilai bahwa pembenahan tata kelola merupakan momentum untuk memperkuat fondasi Program Makan Bergizi Gratis. Dengan sistem yang lebih baik, pengawasan yang efektif, serta koordinasi antarlembaga yang semakin kuat, pelaksanaan program diharapkan dapat berjalan lebih optimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia.

DPR pun berharap proses reformasi di BGN dilakukan secara berkelanjutan dan tidak berhenti sebagai respons terhadap persoalan yang muncul belakangan ini. Evaluasi berkala, peningkatan kapasitas organisasi, serta komitmen terhadap transparansi dinilai menjadi kunci agar Program Makan Bergizi Gratis mampu menjadi salah satu program unggulan pemerintah yang memberikan dampak positif bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Jurnalis : Danilo Fernandes