Diperingatkan Mendagri Tito soal Obligasi, Pramono: Rp 3,5 Triliun Bukan Hambatan bagi Jakarta

Diperingatkan Mendagri Tito soal Obligasi, Pramono: Rp 3,5 Triliun Bukan Hambatan bagi Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa rencana penerbitan obligasi daerah senilai Rp 3,5 triliun bukan merupakan hambatan bagi kondisi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas masukan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang mengingatkan agar penerbitan obligasi tidak menjadi beban keuangan bagi pemerintahan daerah di masa mendatang. Menurut Pramono, kapasitas fiskal Jakarta dinilai cukup kuat untuk mengelola skema pembiayaan tersebut secara bertanggung jawab.

Pramono menjelaskan bahwa obligasi daerah merupakan salah satu bentuk pembiayaan kreatif (creative financing) yang dirancang untuk mendukung percepatan pembangunan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menilai penggunaan instrumen pembiayaan modern menjadi langkah strategis agar pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif serta berkelanjutan.

Meski optimistis terhadap kemampuan fiskal Jakarta, Pramono memastikan tetap akan mendengarkan seluruh masukan dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri. Ia menyatakan akan melakukan pembahasan lebih lanjut bersama Mendagri Tito Karnavian agar seluruh proses penerbitan obligasi berjalan sesuai regulasi dan memperoleh dukungan dari seluruh pihak yang berkepentingan. Menurutnya, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan bagian penting dalam memastikan kebijakan tersebut dapat diterapkan secara optimal.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa obligasi pada dasarnya merupakan instrumen utang sehingga setiap pemerintah daerah harus memiliki kemampuan yang memadai untuk melunasi kewajibannya. Ia menekankan agar pembiayaan tersebut tidak menjadi beban bagi kepala daerah berikutnya serta tetap memperhatikan kondisi fiskal daerah dalam jangka panjang. Karena itu, setiap rencana penerbitan obligasi harus melalui kajian yang matang baik dari aspek hukum, keuangan, maupun keberlanjutan pembangunannya.

Pramono menilai nilai obligasi sebesar Rp 3,5 triliun masih berada dalam batas yang sangat aman apabila dibandingkan dengan kapasitas APBD DKI Jakarta. Ia menyebut besaran tersebut dipilih sebagai langkah awal karena merupakan penerbitan obligasi daerah pertama di Indonesia. Jika implementasinya berhasil, skema tersebut diyakini dapat menjadi contoh bagi pemerintah daerah lain dalam mencari sumber pembiayaan alternatif untuk mendukung pembangunan tanpa mengganggu stabilitas anggaran daerah.

Dana hasil penerbitan obligasi direncanakan akan digunakan untuk membiayai berbagai proyek strategis yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur transportasi, fasilitas kesehatan, sarana pendidikan, pengendalian banjir, hingga penyediaan hunian. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap instrumen tersebut mampu mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi warga ibu kota.

Baca Juga:

Program JKN Berikan Rasa Aman bagi Emanuel Saat Mengakses Layanan Kesehatan

Rencana penerbitan obligasi daerah ini masih akan melalui berbagai tahapan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk koordinasi dengan kementerian terkait dan otoritas yang berwenang. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh proses akan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan memperhatikan prinsip kehati-hatian agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat tanpa menimbulkan risiko terhadap kondisi keuangan daerah di masa depan.

Jurnalis : Rizki Ahmad Noviyandi