Tak Ada PHK di Telkom, DPR Kawal Kesepakatan Tripartit dalam Proses Transformasi Perusahaan

Tak Ada PHK di Telkom, DPR Kawal Kesepakatan Tripartit dalam Proses Transformasi Perusahaan

Proses transformasi yang tengah berlangsung di lingkungan Telkom Group dipastikan tidak akan berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para karyawan. Kepastian tersebut diperoleh setelah tercapainya kesepakatan tripartit yang melibatkan manajemen Telkom, Serikat Karyawan Telkom Indonesia (Sekar Telkom), serta Danantara Indonesia. Kesepakatan tersebut turut dikawal oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama jajaran Komisi VI DPR RI sebagai bentuk komitmen menjaga hak-hak pekerja di tengah proses restrukturisasi perusahaan.  Pertemuan antara para pihak berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sebagai tindak lanjut dari berbagai rapat koordinasi dan dialog yang sebelumnya telah dilakukan. DPR memfasilitasi komunikasi antara manajemen perusahaan, perwakilan pekerja, dan Danantara agar seluruh proses transformasi berjalan secara terbuka, transparan, serta tetap mengedepankan perlindungan terhadap tenaga kerja. Melalui dialog tersebut, seluruh pihak akhirnya mencapai kesepahaman mengenai arah transformasi Telkom Group tanpa mengorbankan kepentingan para karyawan.

Salah satu poin utama dalam kesepakatan tersebut adalah proses streamlining atau perampingan organisasi tidak akan menyebabkan terjadinya PHK. Seluruh pegawai yang mengalami penyesuaian penempatan kerja dipastikan tetap berstatus sebagai karyawan Telkom Group. Selain itu, hak-hak karyawan, termasuk penghasilan, fasilitas, jenjang karier, serta berbagai bentuk kesejahteraan lainnya tetap dijamin sesuai ketentuan perusahaan.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menjelaskan bahwa penyelesaian persoalan tersebut merupakan hasil dari proses komunikasi yang telah berlangsung selama beberapa pekan. DPR mendapat mandat dari pimpinan DPR RI untuk memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan Serikat Karyawan Telkom dapat ditindaklanjuti melalui dialog yang konstruktif sehingga menghasilkan solusi yang mengakomodasi kepentingan seluruh pihak. Pendekatan musyawarah tersebut dinilai menjadi langkah terbaik dalam menjaga stabilitas hubungan industrial di lingkungan perusahaan BUMN.

Transformasi Telkom Group sendiri merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam meningkatkan efisiensi, memperkuat daya saing, serta menyesuaikan model bisnis dengan perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Perubahan struktur organisasi dinilai penting agar perusahaan mampu bergerak lebih adaptif menghadapi dinamika industri telekomunikasi dan digital. Namun demikian, manajemen menegaskan bahwa proses transformasi harus tetap memperhatikan aspek sosial, khususnya perlindungan terhadap tenaga kerja yang telah menjadi bagian dari perusahaan.

Danantara Indonesia sebagai pemegang mandat pengelolaan aset strategis BUMN juga memberikan dukungan terhadap kesepakatan tersebut. Kehadiran Danantara diharapkan mampu memastikan proses transformasi berlangsung sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik, meningkatkan efisiensi operasional, sekaligus menjaga keberlanjutan bisnis Telkom Group tanpa mengurangi hak-hak karyawan. Kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja dinilai menjadi fondasi penting dalam menciptakan transformasi yang berkelanjutan.

Pengamat hubungan industrial menilai bahwa penyelesaian persoalan melalui mekanisme dialog tripartit dapat menjadi contoh positif bagi perusahaan lain yang sedang menjalankan proses restrukturisasi. Dengan mengedepankan komunikasi terbuka, transparansi, dan perlindungan terhadap pekerja, proses transformasi perusahaan dapat berjalan lebih kondusif serta meminimalkan potensi konflik antara manajemen dan karyawan.

Baca Juga:

134 Karya Siswa Sekolah Rakyat Semarakkan Lomba Fotografi Awan Cerah 2026 di Taman Ismail Marzuki

Ke depan, DPR RI menyatakan akan terus mengawal implementasi seluruh kesepakatan yang telah dicapai agar benar-benar dilaksanakan sesuai komitmen bersama. Pengawasan tersebut bertujuan memastikan tidak ada pelanggaran terhadap hak-hak pekerja selama proses transformasi berlangsung serta menjaga agar Telkom Group tetap mampu berkembang sebagai perusahaan telekomunikasi nasional yang kompetitif, sehat, dan berkelanjutan.

Jurnalis : Ghazy fikri izdihar