Kejagung Gandeng Kortas Tipikor, Komjak, LPSK, dan KPK untuk Pastikan Transparansi Pengusutan Kasus Febrie Adriansyah

Kejagung Gandeng Kortas Tipikor, Komjak, LPSK, dan KPK untuk Pastikan Transparansi Pengusutan Kasus Febrie Adriansyah

Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan komitmennya untuk mengusut secara profesional dan transparan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Dalam proses penyidikan yang sedang berjalan, Kejagung tidak bekerja sendiri, melainkan menggandeng sejumlah lembaga negara, yakni Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri, Komisi Kejaksaan (Komjak), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan secara terbuka, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menjelaskan bahwa penyidikan kasus tersebut telah memasuki tahapan baru setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan (Sprindik) Nomor Print-03/F.2/Fd.2/07/2026 tertanggal 20 Juli 2026. Penerbitan sprindik baru dilakukan setelah penyidik menerima penyerahan barang bukti dari Kepolisian Republik Indonesia yang kemudian menjadi dasar untuk mengembangkan penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang.

Pemeriksaan saksi pertama dalam perkara tersebut telah dilakukan pada 22 Juli 2026. Berbeda dengan proses penyidikan pada umumnya, Kejagung secara khusus menghadirkan tim supervisi dari berbagai lembaga sebagai bentuk pengawasan bersama. Kehadiran unsur KPK, Komjak, Kortas Tipikor Polri, hingga LPSK di ruang pemeriksaan dimaksudkan agar seluruh proses berjalan secara akuntabel sekaligus menghindari munculnya keraguan publik terhadap independensi penanganan perkara.

Menurut Kejagung, kolaborasi lintas lembaga menjadi salah satu bentuk sinergi dalam memperkuat sistem penegakan hukum di Indonesia. Masing-masing institusi memiliki fungsi yang berbeda, mulai dari supervisi, pengawasan, koordinasi, hingga perlindungan terhadap saksi apabila sewaktu-waktu dibutuhkan selama proses penyidikan berlangsung. Dengan mekanisme tersebut, seluruh tahapan pemeriksaan diharapkan berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik memanggil empat orang saksi, yakni Febrie Adriansyah (FA), Don Ritto, NH, dan TS. Selain itu, penyidik juga menghadirkan seorang ahli tindak pidana pencucian uang guna memberikan pendapat profesional terkait aspek hukum yang sedang diselidiki. Namun dari empat saksi yang dipanggil, dua di antaranya belum memenuhi panggilan penyidik. Febrie Adriansyah diketahui tidak hadir dengan alasan kondisi kesehatan, sedangkan satu saksi lainnya tidak memberikan keterangan mengenai ketidakhadirannya.

Atas kondisi tersebut, Kejagung memastikan akan menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap para saksi yang belum hadir. Penyidik menegaskan bahwa proses hukum akan tetap berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan dan seluruh pihak yang dipanggil diharapkan bersikap kooperatif agar proses pembuktian dapat berlangsung secara optimal.

Baca Juga:

134 Karya Siswa Sekolah Rakyat Semarakkan Lomba Fotografi Awan Cerah 2026 di Taman Ismail Marzuki

Kasus ini menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari temuan emas seberat sekitar 74 kilogram serta uang tunai dalam jumlah ratusan miliar rupiah yang sebelumnya ditemukan dalam pengembangan perkara. Nilai barang bukti yang cukup besar membuat proses penyidikan dipandang memerlukan kehati-hatian serta pembuktian yang kuat agar seluruh fakta hukum dapat diungkap secara menyeluruh.

Kejagung juga menegaskan bahwa koordinasi dengan Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri terus dilakukan untuk mempercepat penyelesaian perkara. Sinergi antarlembaga penegak hukum tersebut dinilai penting mengingat perkara yang ditangani memiliki keterkaitan dengan proses penyelidikan dan barang bukti yang sebelumnya berada di bawah kewenangan kepolisian. Dengan koordinasi yang baik, diharapkan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun hambatan dalam proses penyidikan.

Selain aspek penyidikan, keterlibatan LPSK dinilai menjadi langkah penting dalam memberikan rasa aman kepada para saksi maupun pihak-pihak yang nantinya dimintai keterangan. Perlindungan terhadap saksi merupakan salah satu unsur penting dalam sistem peradilan pidana agar setiap orang dapat memberikan informasi secara bebas tanpa adanya tekanan ataupun ancaman dari pihak mana pun.

Di sisi lain, Komisi Kejaksaan turut menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penanganan perkara guna memastikan seluruh tindakan penyidik berjalan sesuai kode etik serta ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, kehadiran KPK dalam proses koordinasi dan supervisi mencerminkan komitmen bersama antarpenegak hukum dalam menjaga integritas penanganan perkara yang menjadi perhatian masyarakat.

Pengamat hukum menilai model kolaborasi seperti ini dapat menjadi contoh positif dalam penanganan perkara-perkara besar yang melibatkan pejabat negara maupun aparat penegak hukum. Transparansi, pengawasan bersama, serta koordinasi lintas lembaga diyakini mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum sekaligus meminimalkan potensi konflik kepentingan dalam proses penyidikan.

Baca Juga:

Banjir Melanda Desa Cane Toa Gayo Lues, Warga Dievakuasi

Kejaksaan Agung menegaskan bahwa seluruh proses penyidikan akan dilakukan secara profesional, independen, dan berdasarkan alat bukti yang sah. Masyarakat diminta menunggu hasil penyidikan tanpa membangun opini yang dapat mengganggu jalannya proses hukum. Apabila ditemukan bukti yang cukup, setiap pihak yang terbukti terlibat akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tanpa membedakan latar belakang maupun jabatan yang pernah diemban.

Jurnalis : Danilo Fernandes