PKS Setuju Surya Paloh soal Pemilu Sportif: Di Atas Aturan Ada Etika-Kejujuran

PKS Setuju Surya Paloh soal Pemilu Sportif: Di Atas Aturan Ada Etika-Kejujuran

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan sependapat dengan pandangan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, yang menekankan pentingnya penyelenggaraan Pemilu 2029 secara sportif. Menurut PKS, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap aturan hukum, tetapi juga oleh komitmen seluruh pihak dalam menjunjung tinggi nilai etika, kejujuran, dan integritas selama proses demokrasi berlangsung.

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, menilai pernyataan Surya Paloh memiliki makna yang mendalam karena mengingatkan seluruh elemen bangsa bahwa demokrasi tidak cukup hanya berlandaskan aturan formal. Ia menegaskan bahwa di atas berbagai ketentuan hukum masih terdapat nilai moral dan etika yang harus menjadi pedoman dalam setiap proses politik. Menurutnya, kejujuran dan sportivitas merupakan fondasi utama agar demokrasi dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan kepemimpinan yang memperoleh legitimasi dari rakyat.

PKS berpandangan bahwa pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sehingga seluruh peserta, penyelenggara, maupun pihak-pihak yang terlibat harus menjaga integritas selama tahapan pemilu berlangsung. Apabila setiap pihak mampu menghormati aturan sekaligus menjunjung tinggi nilai kejujuran, maka hasil pemilu akan lebih mudah diterima oleh seluruh masyarakat serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi di Indonesia.

Sebelumnya, Surya Paloh menyampaikan bahwa dirinya tidak mempermasalahkan model ataupun sistem Pemilu 2029 yang nantinya diputuskan melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Baginya, hal yang paling penting adalah memastikan kompetisi politik berlangsung secara sportif, adil, dan mampu meningkatkan kualitas demokrasi nasional. Ia menilai keberhasilan pemilu bukan sekadar terpenuhinya aspek legalitas formal, tetapi juga sejauh mana proses tersebut mampu memperkuat kehidupan demokrasi di Indonesia.

Dalam pandangan PKS, pembahasan RUU Pemilu juga perlu diarahkan untuk menghasilkan regulasi yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi mampu menciptakan sistem pemilu yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Regulasi yang baik harus mampu menjamin seluruh peserta memperoleh kesempatan yang sama dalam berkompetisi, sementara penyelenggara menjalankan tugasnya secara independen dan profesional tanpa keberpihakan kepada pihak tertentu.

PKS menilai bahwa pembangunan demokrasi yang sehat memerlukan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan. Tidak hanya pemerintah dan penyelenggara pemilu, tetapi juga partai politik, peserta pemilu, tokoh masyarakat, media, hingga masyarakat sebagai pemilih memiliki tanggung jawab untuk menjaga suasana kompetisi yang kondusif, damai, dan bermartabat. Dengan demikian, setiap tahapan pemilu dapat berlangsung tanpa mengorbankan persatuan bangsa.

Baca Juga:

Polisi Ungkap Sosok yang Membawa Atlet Golf Jesslyn ke Semarang, Diduga Atas Permintaan Sang Ibu

Selain itu, partai tersebut berharap pembahasan RUU Pemilu yang saat ini masih berlangsung mampu menghasilkan sistem yang semakin memperkuat kualitas demokrasi Indonesia. Evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu sebelumnya dinilai penting agar berbagai kekurangan dapat diperbaiki, baik dari sisi regulasi, mekanisme penyelenggaraan, maupun pengawasan, sehingga Pemilu 2029 benar-benar menjadi pesta demokrasi yang menjunjung tinggi prinsip kejujuran, keadilan, dan sportivitas.

Melalui pernyataan tersebut, PKS kembali menegaskan bahwa demokrasi yang berkualitas bukan hanya ditentukan oleh aturan yang tertulis dalam undang-undang, tetapi juga oleh komitmen moral seluruh pihak untuk menjunjung etika politik, kejujuran, serta menghormati hasil kompetisi yang berlangsung secara adil dan transparan.

Jurnalis : Rizki Ahmad Noviyandi