Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengambil sejumlah langkah strategis untuk mengatasi dampak musim kemarau yang menyebabkan kekeringan di berbagai wilayah. Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, turun langsung meninjau daerah terdampak guna memastikan kebutuhan masyarakat, terutama pasokan air bersih, dapat segera terpenuhi. Berdasarkan hasil pemantauan pemerintah daerah, sedikitnya lima kecamatan mengalami kesulitan air bersih akibat berkurangnya debit sumber mata air selama musim kemarau tahun ini.
Wilayah yang terdampak kekeringan meliputi Kecamatan Cipatat, Cikalongwetan, Sindangkerta, Cipongkor, dan Cihampelas. Di sejumlah desa, masyarakat mulai mengalami kesulitan memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari maupun keperluan pertanian. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk bergerak cepat agar dampak kekeringan tidak semakin meluas dan mengganggu aktivitas warga.
Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan yang berlaku mulai 1 Juli hingga 30 September 2026. Penetapan status tersebut dilakukan berdasarkan hasil analisis potensi risiko bencana selama musim kemarau. Selain menghadapi ancaman kekeringan, pemerintah juga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan yang umumnya meningkat ketika curah hujan menurun secara signifikan.
Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pemerintah mengerahkan armada distribusi air bersih yang terdiri atas tiga unit mobil tangki milik BPBD, dua unit dari Dinas Perumahan dan Permukiman, serta satu unit kendaraan dari Dinas Pemadam Kebakaran. Armada tersebut disiagakan untuk mendistribusikan air bersih secara bergilir ke wilayah-wilayah yang mengalami kekurangan pasokan air, sehingga masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.
Selain distribusi air bersih, pemerintah daerah juga mempercepat pembangunan sarana penyediaan air melalui pengeboran sumur bor dan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di 48 titik yang tersebar di berbagai desa. Program tersebut dilengkapi dengan pemasangan toren atau tandon air guna mempermudah proses penyimpanan dan penyaluran air kepada masyarakat. Langkah ini diharapkan menjadi solusi jangka menengah untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber air permukaan yang rentan mengering saat musim kemarau.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat juga membuka layanan darurat distribusi air bersih. Warga yang mengalami kesulitan memperoleh air dapat melaporkan kondisi di wilayahnya melalui pemerintah desa, kecamatan, maupun layanan Call Center BPBD agar permintaan bantuan dapat segera ditindaklanjuti. Hingga saat ini, BPBD telah menyalurkan sekitar 10.000 liter air bersih ke beberapa lokasi terdampak dan membantu sedikitnya 160 kepala keluarga yang mengalami krisis air bersih.
Selain upaya penanganan secara teknis, Bupati Jeje mengajak masyarakat untuk bersama-sama menghadapi musim kemarau dengan menggunakan air secara bijaksana. Ia juga mengimbau warga agar tidak membakar sampah maupun membuka lahan dengan cara dibakar karena tindakan tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, partisipasi masyarakat sangat penting dalam mendukung keberhasilan upaya mitigasi bencana yang dilakukan pemerintah daerah.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menegaskan akan terus memantau perkembangan kondisi di lapangan serta memastikan seluruh masyarakat yang terdampak memperoleh bantuan secara cepat dan tepat. Melalui koordinasi lintas instansi, peningkatan kesiapsiagaan, serta dukungan masyarakat, pemerintah berharap dampak kekeringan selama musim kemarau dapat diminimalkan sehingga aktivitas masyarakat tetap berjalan dengan baik.
Jurnalis : Danilo Fernandes
“`
Aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update berita terbaru, fakta penting, dan informasi viral langsung ke perangkat Anda.
Jangan Tampilkan Lagi
Ya, Saya Mau !