Cek Fakta: Klaim Bahlil Sebut Pengguna HP Akan Dikenakan Pajak Mulai 2027 Dipastikan Hoaks

Cek Fakta: Klaim Bahlil Sebut Pengguna HP Akan Dikenakan Pajak Mulai 2027 Dipastikan Hoaks

Beredar di media sosial sebuah unggahan yang mengklaim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memperingatkan bahwa seluruh pengguna telepon genggam (HP) akan dikenakan pajak mulai tahun 2027. Informasi tersebut disertai foto Bahlil dan narasi yang seolah-olah berasal dari pernyataan resmi pemerintah. Setelah dilakukan penelusuran, klaim tersebut dipastikan tidak benar atau merupakan hoaks.

Tim pemeriksa fakta menemukan bahwa unggahan tersebut beredar luas melalui berbagai akun media sosial tanpa disertai sumber resmi maupun dokumen pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan. Narasi yang disebarkan hanya berupa klaim sepihak dengan tujuan menarik perhatian publik dan memancing reaksi masyarakat. Hingga saat ini tidak ditemukan regulasi maupun kebijakan pemerintah yang menyatakan bahwa pengguna telepon seluler akan dikenakan pajak khusus mulai tahun 2027

Dalam proses verifikasi, Tim Cek Fakta Liputan6.com juga menelusuri berbagai sumber resmi serta melakukan konfirmasi kepada pihak Kementerian ESDM. Hasilnya, Juru Bicara Kementerian ESDM menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoaks dan Menteri Bahlil Lahadalia tidak pernah mengeluarkan pernyataan sebagaimana yang beredar di media sosial. Masyarakat pun diminta agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas sumbernya.

Penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa foto Bahlil yang digunakan dalam unggahan tersebut sebenarnya merupakan dokumentasi lama dari pemberitaan lain yang sama sekali tidak berkaitan dengan isu pajak telepon genggam. Foto tersebut kemudian dipadukan dengan narasi yang menyesatkan sehingga menimbulkan kesan seolah-olah berasal dari pernyataan resmi pemerintah. Teknik semacam ini kerap digunakan dalam penyebaran informasi palsu untuk meningkatkan kepercayaan pembaca terhadap isi unggahan.

Sebelumnya juga sempat beredar hoaks serupa yang mencatut nama Bahlil dengan narasi bahwa pemilik televisi akan dikenakan pajak mulai tahun 2027. Klaim tersebut telah dibantah secara resmi dan dinyatakan tidak benar. Munculnya narasi baru mengenai pajak bagi pengguna HP diduga merupakan pengembangan dari pola penyebaran hoaks sebelumnya dengan mengganti objek informasi agar kembali menarik perhatian masyarakat.

Para pemeriksa fakta mengingatkan bahwa setiap kebijakan perpajakan di Indonesia harus melalui proses penyusunan regulasi, pembahasan bersama lembaga terkait, serta diumumkan secara resmi kepada masyarakat. Oleh karena itu, apabila terdapat informasi mengenai kebijakan baru yang hanya beredar melalui media sosial tanpa disertai pengumuman resmi dari pemerintah, masyarakat sebaiknya melakukan verifikasi terlebih dahulu melalui situs kementerian, lembaga negara, maupun media massa yang kredibel.

Baca Juga:

Penumpang Mengaku Mendengar Suara Keras Sebelum LRT Jabodebek Mengalami Gangguan di Stasiun Cawang

Penyebaran hoaks semacam ini tidak hanya berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap informasi resmi pemerintah. Karena itu, masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya kepada orang lain serta memanfaatkan layanan pemeriksa fakta yang tersedia agar terhindar dari penyebaran berita palsu.

Berdasarkan hasil penelusuran dari berbagai sumber resmi, dapat dipastikan bahwa klaim Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memperingatkan pengguna HP akan dikenakan pajak mulai tahun 2027 adalah informasi yang tidak benar atau hoaks. Tidak ada kebijakan pemerintah maupun pernyataan resmi yang mendukung narasi tersebut.

Jurnalis : Danilo Fernandes