Marah Besar, Wakil Ketua BGN Soroti Dapur MBG Beroperasi Tanpa Ahli Gizi

JAKARTA – Wakil Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan kekecewaan dan kemarahan besar setelah menemukan fakta bahwa sejumlah Dapur Umum Program Makan Bergizi Gratis (MBG) beroperasi tanpa melibatkan tenaga ahli gizi yang kompeten. Temuan ini dinilai sangat ironis dan melenceng dari tujuan utama program.

Hal ini disampaikan dalam rapat evaluasi maupun saat peninjauan langsung ke beberapa lokasi, di mana ditemukan bahwa pengelolaan menu dan penyusunan takaran makanan justru dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki latar belakang pendidikan atau keahlian di bidang gizi.

” Saya sangat kecewa dan marah. Bagaimana mungkin sebuah dapur yang mengurus asupan gizi ratusan hingga ribuan orang, berjalan tanpa didampingi oleh ahli gizi? Ini namanya tidak profesional dan sangat berisiko,” tegas Wakil Ketua BGN, Jumat (11/4/2026).

Standar yang Dilanggar

Menurutnya, kehadiran ahli gizi adalah syarat mutlak dan non-negotiable. Peran mereka sangat vital mulai dari perhitungan kalori, keseimbangan nutrisi, keamanan pangan, hingga penyesuaian menu bagi penerima manfaat dengan kondisi kesehatan tertentu.

Baca Juga:

Gubernur Pramono Anung Gelar Rapat Kerja Evaluasi Kinerja dan Penataan Kota

“Program ini disebut Makan Bergizi Gratis, maka yang harus diutamakan adalah unsur gizinya. Kalau tidak ada ahlinya, bagaimana kita bisa menjamin bahwa makanan yang disajikan benar-benar sehat, seimbang, dan sesuai standar medis?” tambahnya.

Pihaknya menegaskan bahwa kesalahan dalam komposisi makanan tidak hanya membuat program menjadi sia-sia, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan bagi masyarakat, seperti alergi, gangguan pencernaan, hingga ketidakseimbangan nutrisi jangka panjang.

Instruksi Tegas

Merespons kondisi tersebut, Wakil Ketua BGN memberikan instruksi keras kepada seluruh jajaran dan pengelola dapur di daerah untuk segera melakukan perbaikan total.

“Segera lengkapi! Setiap dapur MBG wajib memiliki minimal satu orang ahli gizi yang bersertifikat dan bertugas penuh waktu. Jika tidak bisa memenuhi standar ini, operasional dapur harus dihentikan sementara sampai standar keahlian terpenuhi,” tegasnya.

Baca Juga:

Tanda Tangani Kesepakatan Pengolahan Sampah Jadi Listrik

BGN juga akan melakukan pendataan ulang dan inspeksi mendadak (sidak) ke seluruh wilayah untuk memastikan tidak ada lagi dapur yang beroperasi secara asal-asalan dan mengabaikan aspek teknis kesehatan.

“Kami ingin program ini sukses dan bermanfaat nyata, bukan sekadar formalitas. Kualitas dan keamanan pangan harus menjadi prioritas utama,” pungkasnya.

Reporter by Dery