Yang Diketahui Sejauh Ini soal Perampasan Aset Selangkah Lagi Jadi UU

Yang Diketahui Sejauh Ini soal Perampasan Aset Selangkah Lagi Jadi UU

Jakarta – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya memasuki tahap akhir pembahasan di DPR RI. Komisi III DPR bersama pemerintah telah menyepakati rancangan aturan tersebut untuk dibawa ke rapat paripurna guna mendapatkan keputusan tingkat II.

Kesepakatan itu dicapai dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Seluruh fraksi di Komisi III DPR menyatakan setuju agar RUU tersebut dilanjutkan ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, sejumlah pimpinan Komisi III, serta perwakilan pemerintah. Setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan mini, peserta rapat menyetujui kelanjutan pembahasan ke tingkat berikutnya dan menandatangani naskah RUU.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan bahwa pengesahan dijadwalkan berlangsung dalam rapat paripurna pada Kamis (19/11/2026) pukul 09.30 WIB. Dengan demikian, pada saat laporan ini disusun, RUU tersebut telah menyelesaikan pembahasan tingkat I dan masih menunggu pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.

397 Daftar Inventarisasi Masalah Telah Dibahas

Dalam proses pembahasan, Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR menyisir sebanyak 397 daftar inventarisasi masalah (DIM). Rinciannya terdiri dari 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.

Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra, menjelaskan tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin) telah menyelesaikan penyempurnaan rumusan. Proses tersebut melibatkan ahli bahasa dan perancang peraturan perundang-undangan untuk memastikan konsistensi penggunaan istilah, susunan pasal, serta penjelasan dalam naskah.

Ruang Lingkup Perampasan Aset

Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej menyampaikan bahwa RUU tersebut mengatur mekanisme perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan sejumlah tindak pidana lainnya. Cakupannya antara lain tindak pidana narkotika dan psikotropika, pendanaan terorisme, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan yang menggunakan teknologi informasi atau berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.

Salah satu materi penting dalam rancangan aturan tersebut adalah mekanisme perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku. Mekanisme ini dikenal sebagai perampasan aset tanpa pemidanaan atau non-conviction based asset forfeiture. Pelaksanaannya tetap diatur melalui tahapan dan prosedur hukum, termasuk pemeriksaan di pengadilan.

RUU tersebut juga mengatur tahapan penanganan aset, mulai dari penelusuran, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan. Pengaturan ini dimaksudkan agar proses pengambilalihan aset memiliki dasar hukum dan mekanisme yang jelas.

Perlindungan Pihak Ketiga dan Hak Korban

Materi lain yang menjadi perhatian dalam pembahasan adalah perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik. Rancangan aturan tersebut memuat jaminan kesempatan bagi pihak yang memiliki kepentingan sah terhadap aset untuk menyampaikan keberatan dan pembuktian sesuai mekanisme yang ditentukan.

RUU ini juga mengatur upaya pengembalian aset kepada korban tindak pidana langsung. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyebut ketentuan tersebut diharapkan dapat membantu korban penipuan investasi massal maupun perdagangan saham ilegal memperoleh penggantian kerugian melalui penjualan aset pelaku sesuai ketentuan hukum.

Selain itu, perampasan aset tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku. Ancaman pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya tetap berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Badan Pengelola Aset dan Pengawasan

RUU Perampasan Aset turut mengatur pembentukan badan yang berwenang mengelola aset terkait tindak pidana. Pengelolaan tersebut mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.

Pengawasan terhadap mekanisme perampasan dan pengelolaan aset juga menjadi bagian dari materi rancangan undang-undang. Pengawasan independen serta pencegahan penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum dimasukkan untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan aturan.

Pemerintah melalui Wamenkum Eddy Hiariej menyatakan dukungan agar RUU tersebut dilanjutkan ke rapat paripurna. Pemerintah menilai pengaturan perampasan aset diperlukan untuk menghadapi perkembangan tindak pidana yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat.

Jika disetujui dalam rapat paripurna, RUU Perampasan Aset akan memasuki tahap pengesahan menjadi undang-undang. Kehadiran aturan ini diharapkan memperkuat mekanisme penelusuran dan pengembalian aset hasil tindak pidana, sekaligus memastikan pelaksanaannya tetap memperhatikan kepastian hukum, hak korban, dan perlindungan pihak yang beriktikad baik.

Jurnalis : Wulandari

 

author avatar
Wulandari

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda mungkin juga menyukainya

Mengungkap Fakta Terkini

Dapatkan Notifikasi Fakta Terkini

Aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update berita terbaru, fakta penting, dan informasi viral langsung ke perangkat Anda.

Jangan Tampilkan Lagi Ya, Saya Mau !