JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset mengatur pembentukan Badan Pengelola Aset Rampasan yang bertugas menangani aset hasil tindak pidana. Lembaga tersebut dirancang bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dengan mekanisme pengangkatan kepala badan melalui persetujuan DPR.
Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset DPR RI, Soedeson Tandra, mengatakan ketentuan mengenai badan pengelola tersebut menjadi salah satu materi yang dibahas dalam penyusunan rancangan undang-undang.
Menurut Soedeson, Presiden nantinya memiliki kewenangan menentukan dan mengangkat pimpinan badan dengan persetujuan DPR. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar kelembagaan yang jelas bagi pengelolaan aset hasil perampasan.
Soedeson menjelaskan, pemerintah sebelumnya mengusulkan pembentukan dewan dalam konsep kelembagaan pengelola aset. Namun, DPR mengusulkan bentuk badan agar pimpinan memiliki kewenangan lebih kuat dalam mengatur dan mengarahkan pelaksanaan tugas.
Menurutnya, bentuk badan dinilai lebih efektif karena kepala badan dapat memiliki otoritas untuk memberikan perintah kepada jajaran di bawahnya. Dengan demikian, pelaksanaan tugas pengelolaan aset diharapkan berjalan lebih terkoordinasi.
Ia juga menegaskan bahwa lembaga tersebut dirancang independen agar pelaksanaan tugasnya tidak mudah dipengaruhi kepentingan tertentu maupun intervensi dari pihak lain.
Badan Pengelola Aset Rampasan nantinya memiliki sejumlah tugas, mulai dari menyimpan, merawat, mengamankan, memanfaatkan, hingga menjual aset yang telah dirampas berdasarkan ketentuan hukum.
Pengelolaan secara terpusat diharapkan dapat memastikan aset hasil tindak pidana tidak terbengkalai atau mengalami penurunan nilai sebelum proses hukum dan pemanfaatannya selesai.
Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo juga menyampaikan bahwa badan khusus tersebut akan dibentuk dengan kewenangan dan tanggung jawab langsung kepada Presiden. Pembentukan lembaga ini dinilai penting agar pengelolaan aset hasil perampasan memiliki institusi tersendiri.
Sebelumnya, Panja Komisi III DPR telah menyelesaikan pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Pembahasan tersebut mencakup 397 daftar inventarisasi masalah (DIM), yang terdiri dari berbagai usulan tetap, redaksional, substansi, penghapusan, dan substansi baru.
Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panja, Habiburokhman, menyampaikan bahwa pembahasan RUU mencakup prinsip perampasan aset yang menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia.
RUU tersebut juga mengatur ruang lingkup tindak pidana yang dapat menjadi dasar perampasan aset, termasuk tindak pidana korupsi serta kejahatan lain seperti penipuan atau penggelapan melalui teknologi informasi yang menimbulkan banyak korban.
Dalam rancangan tersebut, DPR turut membahas perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik. Mereka tetap diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan serta memenuhi ketentuan pembuktian sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Selain itu, RUU Perampasan Aset mengatur upaya pengembalian aset kepada korban tindak pidana langsung dan pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat. Ketentuan ini diharapkan membuat pengelolaan aset tidak hanya berorientasi pada penyitaan, tetapi juga memperhatikan pemulihan kerugian.
Rancangan undang-undang tersebut juga memuat mekanisme pengawasan independen terhadap proses perampasan dan pengelolaan aset. Penggunaan teknologi serta sistem informasi turut diatur untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas.
Meski mengatur mekanisme perampasan aset, RUU tersebut menegaskan bahwa perampasan tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku. Proses hukum dan ancaman pidana terhadap pelaku tetap berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dengan adanya badan khusus pengelola aset rampasan, DPR berharap aset hasil tindak pidana dapat ditangani secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Namun, ketentuan tersebut masih merupakan bagian dari RUU yang harus melalui tahapan pembahasan dan proses legislasi sebelum berlaku sebagai undang-undang.
Jurnalis : Wulandari
Aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update berita terbaru, fakta penting, dan informasi viral langsung ke perangkat Anda.
Jangan Tampilkan Lagi
Ya, Saya Mau !