Komnas Perempuan Kecam Dugaan Kekerasan Seksual yang Libatkan Bupati Kupang

 

Komnas Perempuan Kecam Dugaan Kekerasan Seksual yang Libatkan Bupati Kupang

JAKARTA – Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengecam dugaan tindak pidana kekerasan seksual berupa pemerkosaan yang dilaporkan melibatkan Bupati Kupang, Yosef Lede, terhadap seorang mahasiswi berinisial RWM (21). Komnas Perempuan meminta agar korban segera memperoleh perlindungan, pendampingan, serta akses pemulihan secara berkelanjutan, sementara proses hukum terhadap laporan tersebut didorong berjalan secara transparan dan akuntabel.

Wakil Ketua Komnas Perempuan, Dahlia Madanih, menyampaikan bahwa pihaknya memberikan dukungan kepada korban sejak kasus tersebut dilaporkan. Menurut Dahlia, perlindungan terhadap korban harus menjadi perhatian utama, termasuk memastikan tersedianya layanan pemulihan yang dibutuhkan selama proses penanganan perkara berlangsung.

Dahlia juga mendorong Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, mengambil tanggung jawab dalam memastikan perlindungan dan pendampingan terhadap korban beserta keluarganya. Komnas Perempuan menilai pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan korban tidak menghadapi tekanan maupun hambatan ketika memperjuangkan haknya melalui jalur hukum.

Dalam keterangannya, Komnas Perempuan turut menyoroti dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh seorang pejabat publik. Dahlia menyebut adanya dugaan penggunaan iming-iming pekerjaan yang diduga menjadi cara untuk membawa korban ke dalam situasi kekerasan seksual. Menurutnya, apabila dugaan tersebut terbukti, penyalahgunaan posisi dan kekuasaan oleh seorang kepala daerah merupakan persoalan serius karena pejabat publik seharusnya menjalankan tanggung jawab untuk melindungi masyarakat.

Komnas Perempuan mendesak kepolisian agar menangani perkara tersebut secara profesional, transparan, dan akuntabel. Lembaga tersebut juga meminta penyidik mempertimbangkan penerapan ketentuan hukum yang relevan, termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), sesuai dengan hasil penyelidikan dan unsur pidana yang ditemukan.

Selain penegakan hukum, Dahlia menekankan pentingnya mencegah kemungkinan penghilangan barang bukti maupun tindakan yang dapat memengaruhi keterangan saksi. Komnas Perempuan meminta aparat memastikan seluruh bukti dan informasi yang berkaitan dengan perkara tersebut terlindungi sehingga proses penyelidikan dapat berlangsung secara objektif dan tidak terganggu oleh kepentingan pihak mana pun.

Komnas Perempuan juga mendesak Gubernur NTT bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengambil langkah tegas terhadap dugaan kasus tersebut. Pemeriksaan terhadap kepala daerah yang dilaporkan diminta dilakukan secara transparan. Lembaga itu turut mendorong adanya tindakan administratif sesuai ketentuan yang berlaku apabila hasil pemeriksaan dan proses hukum memberikan dasar untuk menjatuhkan sanksi, termasuk pemberhentian secara tidak hormat. Selain itu, jaminan restitusi bagi korban juga menjadi salah satu hal yang diminta untuk diperhatikan sejak awal.

Kasus ini sebelumnya dilaporkan ke Polda NTT oleh ibu kandung korban. Dugaan peristiwa kekerasan seksual tersebut disebut terjadi pada Rabu, 11 November 2026, di salah satu kompleks rumah jabatan Bupati Kupang yang berada di Jalan RA Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan informasi dalam laporan kepolisian, peristiwa tersebut bermula ketika seorang perempuan berinisial EK diduga mengajak RWM ke rumah jabatan Bupati Kupang dengan iming-iming pekerjaan. Dalam laporan itu disebutkan, setelah tiba di lokasi, korban kemudian berada berdua dengan pihak terlapor. Korban mengaku mengalami kekerasan seksual yang diduga terjadi sebanyak dua kali pada waktu berbeda. Seluruh rangkaian peristiwa tersebut masih menjadi bagian dari materi penyelidikan kepolisian.

Kabid Humas Polda NTT, Kombes Henry Novika Chandra, sebelumnya membenarkan adanya laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan perempuan berinisial RWM dan Yosef Lede sebagai pihak terlapor. Laporan tersebut diterima Polda NTT pada Kamis, 12 November 2026, dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/Polda NTT.

Henry menjelaskan bahwa laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh penyidik Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda NTT. Sejumlah langkah awal telah dilakukan, di antaranya melengkapi administrasi penyelidikan, mengajukan permintaan visum et repertum, serta melakukan pemeriksaan awal terhadap korban dan sejumlah saksi yang dinilai mengetahui informasi terkait perkara tersebut.

Polda NTT menegaskan bahwa informasi yang diperoleh masih terus didalami untuk mengungkap secara jelas rangkaian kejadian yang dilaporkan. Dengan demikian, dugaan tindak pidana yang melibatkan Bupati Kupang tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum. Status Yosef Lede dalam perkara ini adalah pihak terlapor, sehingga asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati sampai terdapat keputusan hukum yang berkekuatan tetap.

Komnas Perempuan berharap penanganan perkara ini dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin hak-hak korban atas perlindungan, pendampingan, dan pemulihan. Lembaga tersebut juga mengingatkan bahwa kekerasan seksual yang diduga melibatkan pejabat publik tidak boleh menghambat korban dalam memperoleh keadilan maupun mengurangi tanggung jawab negara untuk melindungi hak asasi perempuan.

Jurnalis : Wulandari

author avatar
Wulandari

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda mungkin juga menyukainya

Mengungkap Fakta Terkini

Dapatkan Notifikasi Fakta Terkini

Aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update berita terbaru, fakta penting, dan informasi viral langsung ke perangkat Anda.

Jangan Tampilkan Lagi Ya, Saya Mau !