Ratusan Ribu Warga Turun ke Jalan di Amsterdam, Desak Pemerintah Belanda Perketat Sanksi terhadap Israel

Ratusan Ribu Warga Turun ke Jalan di Amsterdam, Desak Pemerintah Belanda Perketat Sanksi terhadap Israel

AMSTERDAM – Gelombang demonstrasi besar mengguncang Amsterdam, Belanda, pada Minggu (8/11/2026). Ratusan ribu orang memadati sejumlah ruas jalan dalam aksi bertajuk “Red Line” atau “Garis Merah”. Massa mendesak pemerintah Belanda mengambil langkah lebih tegas terhadap Israel menyusul situasi kemanusiaan yang terus memburuk di Jalur Gaza, Palestina.

Aksi tersebut diikuti masyarakat dari berbagai kalangan yang menyuarakan tuntutan agar pemerintah Belanda memperkuat tekanan politik dan ekonomi terhadap Israel. Para demonstran menilai kebijakan yang telah ditempuh pemerintah belum cukup untuk mendorong perubahan terhadap situasi di Gaza. Mereka juga meminta pemerintah tidak hanya menyampaikan keprihatinan, tetapi mengambil kebijakan konkret melalui jalur diplomatik maupun perdagangan.

Amnesty International cabang Belanda, yang turut menjadi penyelenggara demonstrasi, menyampaikan melalui media sosial bahwa jumlah peserta aksi mencapai lebih dari 200.000 orang. Angka tersebut menunjukkan besarnya perhatian publik terhadap konflik Israel-Palestina, khususnya mengenai kondisi warga sipil di Jalur Gaza.

Salah satu ciri yang menonjol dalam demonstrasi tersebut adalah pakaian berwarna merah yang dikenakan mayoritas peserta. Warna tersebut menjadi simbol gerakan “Red Line” sekaligus menggambarkan tuntutan agar pemerintah Belanda menetapkan batas tegas dalam hubungan dengan Israel. Para peserta membawa pesan solidaritas untuk rakyat Palestina dan meminta penghentian berbagai bentuk dukungan yang dinilai berkontribusi terhadap berlanjutnya penderitaan masyarakat Gaza.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan utama. Di antaranya penerapan sanksi perdagangan yang lebih ketat terhadap Israel, penghentian seluruh penjualan senjata kepada negara tersebut, serta pengakuan resmi pemerintah Belanda bahwa tindakan Israel di Gaza merupakan genosida. Tuntutan terakhir merupakan posisi yang disuarakan para demonstran, sementara Israel secara tegas membantah tuduhan melakukan genosida dalam operasi militernya di wilayah tersebut.

Suasana demonstrasi berlangsung dengan berbagai seruan solidaritas untuk Palestina. Para peserta berjalan menyusuri jalan-jalan utama Amsterdam yang pada hari itu ditutup sementara bagi kendaraan. Seruan “Free Palestine” atau “Bebaskan Palestina” terdengar dari tengah kerumunan, mencerminkan kuatnya tuntutan massa agar pemerintah Belanda mengambil sikap yang lebih tegas terhadap konflik tersebut.

Baca Juga:

Prediksi IHSG Senin 9 November 2026: Berpotensi Melemah, Simak Analisis dan Rekomendasi Saham Pilihan Analis

Salah seorang peserta demonstrasi, Mike van Dongen, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi yang dialami masyarakat Gaza. Ia menilai respons pemerintah Belanda belum menunjukkan langkah serius yang sesuai dengan besarnya persoalan kemanusiaan yang terjadi. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil tindakan yang lebih nyata daripada sekadar menyampaikan pernyataan keprihatinan.

Desakan masyarakat tersebut tidak terlepas dari perkembangan konflik Israel-Palestina sejak serangan kelompok bersenjata pimpinan Hamas di wilayah selatan Israel pada 7 Oktober 2023. Serangan tersebut menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyebabkan 251 orang disandera. Israel kemudian melancarkan operasi militer di Jalur Gaza sebagai respons atas serangan tersebut.

Operasi militer Israel selanjutnya menyebabkan puluhan ribu warga Palestina meninggal dunia dan menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza. Meskipun kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas mulai berlaku pada Oktober 2025, situasi keamanan dan kemanusiaan di wilayah tersebut masih menjadi perhatian internasional. Berdasarkan data otoritas kesehatan Gaza yang dikutip dalam laporan tersebut, lebih dari 1.550 warga Palestina dilaporkan meninggal akibat tindakan militer Israel sejak gencatan senjata diberlakukan.

Perkembangan konflik tersebut turut memengaruhi hubungan diplomatik antara Belanda dan Israel. Pada 2025, Menteri Luar Negeri Belanda mengundurkan diri setelah upayanya untuk mendorong penerapan sanksi baru terhadap Israel tidak berhasil memperoleh dukungan yang diperlukan. Peristiwa tersebut memperlihatkan adanya perbedaan pandangan mengenai kebijakan yang seharusnya ditempuh pemerintah Belanda dalam menyikapi konflik Gaza.

Di bawah pemerintahan baru yang dibentuk oleh koalisi sejumlah partai tanpa mayoritas kursi di parlemen, Belanda kemudian menerapkan larangan impor produk yang berasal dari permukiman Israel. Kebijakan tersebut berkaitan dengan posisi pemerintah Belanda dan sebagian besar masyarakat internasional yang menganggap permukiman Israel di wilayah pendudukan sebagai tindakan ilegal. Langkah tersebut juga memicu ketegangan diplomatik antara kedua negara.

Baca Juga:

Era Kecerdasan Buatan Mengubah Dunia Kerja, Kelas Menengah Dituntut Tingkatkan Kompetensi dan Beradaptasi

Perdana Menteri Belanda Rob Jetten turut memberikan penjelasan mengenai kebijakan pemerintahannya. Dalam konferensi pers mingguan pada Jumat (6/11/2026), Jetten menyatakan bahwa pemerintah terus berupaya mengurangi penderitaan akibat situasi di Gaza. Ia juga menegaskan bahwa pemerintahannya meningkatkan tekanan politik dan diplomatik terhadap Israel agar mematuhi kesepakatan yang berkaitan dengan Gaza.

Jetten, yang sebelumnya pernah mengikuti demonstrasi serupa pada 2025, tidak terlihat hadir dalam aksi “Red Line” pada Minggu tersebut. Meski demikian, ia menyampaikan bahwa pemerintah Belanda juga memberikan tekanan kepada Hamas dan organisasi lain yang dinilai masih menjalankan kegiatan yang membahayakan keselamatan warga Israel. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Belanda berupaya menyampaikan sikap terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam konflik.

Besarnya jumlah peserta demonstrasi di Amsterdam menjadi gambaran kuatnya desakan masyarakat agar kebijakan luar negeri Belanda terhadap Israel dievaluasi. Isu tersebut tidak hanya berkaitan dengan hubungan bilateral kedua negara, tetapi juga menyangkut penerapan hukum internasional, perlindungan warga sipil, serta tanggung jawab negara-negara dalam merespons krisis kemanusiaan.

Melalui aksi tersebut, para demonstran berharap pemerintah Belanda mengambil langkah yang lebih tegas, terutama terkait kebijakan perdagangan, penjualan senjata, dan tekanan diplomatik terhadap Israel. Sementara itu, pemerintah Belanda menyatakan akan terus menggunakan jalur politik dan diplomasi untuk mendorong pelaksanaan kesepakatan terkait Gaza. Perkembangan kebijakan tersebut masih menjadi perhatian masyarakat internasional di tengah berlanjutnya persoalan kemanusiaan di Palestina.

Jurnalis : Wafiq Qodriyatussoleha

Baca Juga:

Harga Emas Perhiasan Hari Ini, Senin 9 November 2026: 24 Karat Tembus Rp2,28 Juta, Simak Daftar Lengkap Semua Karat