Dua Tahun Prabowo-Gibran, Cak Imin Dorong Pemberdayaan Pertanian untuk Tekan Kemiskinan

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mendorong penguatan sektor pertanian sebagai salah satu upaya menekan angka kemiskinan menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Cak Imin, pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi pendekatan penting untuk membantu keluarga meningkatkan pendapatan dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial. Strategi tersebut dibahas bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam pertemuan di kawasan Kalibata, Jakarta, Senin, 19 Oktober 2026.

Pemerintah menyiapkan program pemberdayaan di 88 kabupaten/kota prioritas yang menjadi sasaran penanggulangan kemiskinan. Program tersebut diarahkan agar masyarakat tidak hanya menerima bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga memperoleh kesempatan mengembangkan usaha produktif secara berkelanjutan.

Pemberdayaan Ditujukan untuk Meningkatkan Kemandirian Ekonomi

Cak Imin menyampaikan bahwa penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan dengan mendorong masyarakat meningkatkan kemampuan ekonomi. Melalui pemberdayaan, masyarakat diharapkan dapat mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, dan secara bertahap mencapai kemandirian.

Pendekatan ini juga diharapkan membuka peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mengembangkan skala usahanya. Dengan meningkatnya kapasitas ekonomi keluarga, ketergantungan terhadap subsidi dan bantuan sosial diharapkan dapat berkurang secara bertahap.

Baca Juga:

Polisi Bongkar Dugaan Penimbunan Solar Subsidi di Siak Riau, 6.500 Liter BBM Disita

Dalam evaluasi pelaksanaan program selama dua tahun terakhir, Cak Imin menekankan pentingnya langkah lanjutan yang lebih cepat, konkret, dan terukur. Pemerintah juga perlu menetapkan sasaran serta tahapan pelaksanaan agar hasil program dapat dievaluasi dengan jelas.

Kopi, Cabai, Singkong, hingga Peternakan Ayam Jadi Fokus

Sejumlah komoditas pertanian dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Komoditas tersebut antara lain kopi, cabai, singkong, serta usaha peternakan ayam.

Pemilihan komoditas akan mempertimbangkan karakteristik dan potensi setiap daerah. Dengan demikian, program pemberdayaan diharapkan sesuai dengan kondisi setempat dan mampu menciptakan peluang usaha yang relevan bagi masyarakat di wilayah sasaran.

Selain meningkatkan produksi, pemerintah mendorong agar kegiatan ekonomi pertanian terhubung dengan proses pengolahan dan pemasaran. Langkah ini dinilai penting supaya hasil panen tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi juga dapat menghasilkan nilai tambah bagi petani dan pelaku usaha lokal.

Hilirisasi Pertanian Diperkuat hingga Tahap Pemasaran

Dalam jangka panjang, pemerintah juga mendorong hilirisasi pertanian, termasuk pengembangan produk olahan kelapa. Cak Imin mencontohkan pengembangan produk kelapa dari tahap produksi hingga pengolahan yang telah menjangkau pasar ekspor sebagai model yang dapat diperluas.

Baca Juga:

Survei DEN Ungkap Siswa Penerima MBG Lebih Rajin Masuk Sekolah, Kualitas Menu dan Pemerataan Masih Jadi Sorotan

Pengembangan hilirisasi tidak hanya berkaitan dengan proses produksi. Rantai usaha juga perlu mencakup pengolahan dasar, pengemasan, distribusi, penentuan target konsumen, serta akses terhadap pasar. Dengan sistem yang terhubung, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari komoditas unggulan daerahnya.

Pemerintah juga menilai koordinasi lintas kementerian diperlukan untuk memastikan program berjalan secara terpadu. Pengembangan komoditas perlu disesuaikan dengan kebutuhan pasar, kemampuan produksi, potensi wilayah, dan ketersediaan anggaran.

Pemerintah Siapkan Koordinasi dengan Kementerian Terkait

Untuk mematangkan pelaksanaan program, Cak Imin berencana mengundang sejumlah menteri terkait guna menyusun sasaran wilayah dan menentukan komoditas yang sesuai. Penetapan lokasi percontohan atau piloting akan mempertimbangkan tingkat kebutuhan, potensi daerah, serta sumber daya yang tersedia.

Melalui penguatan pemberdayaan berbasis pertanian, pemerintah berharap masyarakat di wilayah prioritas memperoleh akses yang lebih baik terhadap kegiatan ekonomi produktif. Meski demikian, keberhasilan program akan bergantung pada pelaksanaan di lapangan, keberlanjutan usaha, serta kemampuan menghubungkan produksi dengan pasar.

Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menekan kemiskinan melalui peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat. Evaluasi dan pemantauan diperlukan agar program tidak berhenti pada peningkatan produksi, tetapi benar-benar mendukung pertumbuhan pendapatan dan kemandirian keluarga.

Baca Juga:

Cerita Sekolah Lansia di Bantul, Harunya Simbah Saat Bisa Menuliskan Namanya Sendiri

Jurnalis: Danilo Fernandes